Ketua Barisan Pelopor (Bapor) DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Dedy Chan menduga, realisasi penyerapan anggaran tersebut diduga sengaja diulur-ulur agar berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, akibatnya nama PDI Perjuangan akan hancur pada Pemilu 2024 nanti.
Dedy menduga hal itu sengaja dilakukan oleh sejumlah SKPD guna menghancurkan kekuatan PDI Perjuangan mengingat saat ini pemimpin Kabupaten Cirebon berasal dari PDI Perjuangan.
BACA JUGA: Capres PDIP Tunggu Keputusan Ketua Umum
“Ini kan sudah masuk tahun politik. Apakah ini menjadi skema untuk menghancurkan PDIP, karena kita tahu Bupati dan Wakil Bupati kita saat ini dari partai yang sama yaitu PDI Perjuangan,” kata Dedy Chan, Selasa (21/6/2022).
Karena itu, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi terkait dugaan skema tersebut. Jika ternyata benar, kata Dedy, maka ini jelas akan merugikan PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 mendatang.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Nana, meminta Pemkab Cirebon untuk menindak tegas para pejabat SKPD yang masih mengulur-ngulur realisasi penyerapan anggaran. Karena pascapandemi ini, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon masih lemah. Seharusnya, lanjut Dedy, dalam kondisi tersebut anggaran Pemkab Cirebon bisa cepat terserap.
BACA JUGA: PAC PDIP Jamblang Gelar Halalbihalal
Ia menjelaskan, beberapa SKPD yang daya serap anggarannya masih minim itu salah satunya adalah Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Di dua dinas tersebut, pihaknya melihat daya serap anggarannya masih sangat minim. Padahal jika berkaca pada RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kata dia, harusnya serapan anggaran per Juni sudah di angka 50 sampai 60 persen.
“Kalau seperti ini terus, bisa bahaya. Tinggal dari pimpinan berinisiatif mencari penyebabnya, kenapa lambat terserap. Karena ini berdampak pada laju perekonomian masyarakat,” tukasnya.
Menurut Nana, serapan anggaran ini menjadi hak masyarakat bawah. Karena ketika tidak serapannya tidak segera terealisasi, maka masyarakat yang menjadi korban. Sebagai sayap PDI Perjuangan, Repdem akan terus mengawal realisasi pembangunan di Kabupaten Cirebon. Selain itu, Repdem juga bertanggungjawab untuk menekan agar PDI Perjuangan tidak terkena dampaknya di kemudian hari.
BACA JUGA: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Kenalkan Sicita ke Masyarakat
Ia menerangkan, langkah awal yang bakal dilakukan Repdem adalah melakukan audiensi dengan sejumlah SKPD untuk meminta klarifikasi terkait serapan anggaran dimaksud.
Namun ketika dari hasil audiensi itu masih tidak ada perubahan signifikan, maka Repdem akan meminta kepada Bupati untuk langsung bertindak tegas.
“Kami ini menjaga marwah DPC PDI Perjuangan karena Pak Bupati saat ini adalah ketuanya,” paparnya.
BACA JUGA: Gotas Angin Segar PDIP Kabupaten Cirebon
Akibat minimnya anggaran tersebut, lanjut dia, telah menyebabkan tingkat kepercayaan publik kepada Bupati relatif mengalami penurunan. Namun di sisi lain, tingkat popularitas Imron sebagai ketua DPC PDI Perjuangan terus menanjak.
“Akibat dari serapan anggaran yang minim itu, sebagai bupati, mulai terasa dampaknya. Jelas ini tidak baik bagi masa depan partai. Meskipun sebagai ketua DPC Pak Imron sangat baik,” pungkasnya. (Islah)