KABUPATEN CIREBON, SC- DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Cirebon bakal terus mengawal kinerja pejabat di sejumlah dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang serapannya dinilai masih rendah. Salah satu dinas yang serapan anggarannya ditengarai masih rendah adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).
Ketua DPC Repdem, Nana, mengatakan, dinkes termasuk salah satu dinas yang mendapat porsi anggaran cukup besar, yakni Rp400 miliar lebih. Hal itulah yang menjadi tolok ukur Repdem untuk ikut andil dalam proses pengawasan kinerja dinkes.
“Anggaran sekitar Rp200 miliar sekian ada di dua rumah sakit dan Rp200 miliar sekiannya ada di Puskesmas. Artinya, ini menjadi tolok ukur kita sebagai sosial kontrol untuk mengawal seluruh penyerapan anggaran,” ujar Nana usai audiensi dengan pihak Dinkes, Rabu (13/7/2022).
Berita Terkait
BACA JUGA: Waspada Subvarian Baru Omicron, Dinkes Kabupaten Cirebon Imbau Masyarakat Jangan Remehkan Prokes
Menurut Nana, hingga Juni 2022 ini seharusnya anggaran yang terserap sudah mencapai 50 persen. Dari total anggaran sebesar Rp400 miliar lebih itu, kata dia, sebanyak Rp200 miliar harus sudah terserap dari Januari sampai Juni kemarin baik untuk belanja pegawai, jasa maupun belanja modal.
“Ketika serapan anggaran tersebut masih dianggap rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada Bupati Cirebon. Karena nantinya, masyarakat akan menganggap Bupati tidak bisa bekerja,” kata Nana.
