Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih dalam rapat paripurna jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Hantaran RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (19/8/2022).
Wabup memaparkan latarbelakang naiknya anggaran belanja hibah pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 itu, sekaligus menanggapi sorotan Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan umum pada paripurna sebelumnya.
BACA JUGA: Wabup Siap Fasilitasi Pemutaran Film JO Sahabat Sejati
Menurut Ayu –sapaan akrabnya, kenaikan belanja hibah sebesar 230,47% tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik. Yakni untuk bidang pendidikan, SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan hingga bidang pertanian.
“Sehingga meskipun bersumber dari anggaran DAK, namun sangat relevan dengan delapan prioritas pembangunan tahun 2022,” kata Ayu.
Delapan prioritas pembangunan 2022 itu yakni, peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar dan penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan pelayanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana, serta pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi.
BACA JUGA: Anggaran Belanja Hibah Naik 230,47 persen, Fraksi PKS Pertanyakan Bansos hanya Naik 10,11 persen
Sementara terkait belanja bantuan sosial (Bansos), lanjut Ayu, peningkatan yang hanya 10,11 persen, belum termasuk belanja perlindungan sosial sebesar Rp7,6 miliar lebih. Anggaran tersebut adalah menekan kemiskinan yang ditempatkan di rekening belanja tidak terduga dengan rincian bansos untuk pelaku UMKM yang terdampak inflasi sebanyak 6.792 orang, nelayan sebanyak 4.732 orang, ojek sebanyak 4.734 orang.
“Kemudian program padat karya tunai yang terdampak inflasi sebanyak 4.000 orang dan pembelian subsidi ke sopir angkot yang terdampak inflasi sebanyak 1.363 orang,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, belanja hibah, belanja modal hingga belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Cirebon yang naik cukup signifikan, mendapat sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD setempat.
BACA JUGA: Wabup Cirebon: Kemiskinan Tinggi, Indikatornya Rutilahu
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, H Ahmad Fawaz saat rapat paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Fraksi-Fraksi terhadap Hantaran RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang digelar, Jumat (16/9/2022) kemarin.
Saat menyampaikan pandangan umum fraksinya, Ahmad Fawaz mengatakan, PKS menyoroti belanja hibah karena menjadi pengeluaran yang paling tinggi kenaikannya yaitu sebesar 230,47% dari semula Rp26.132.167.200 menjadi Rp60.226.654.500.
“Mengapa demikian? Serta apa relevansinya dengan 8 prioritas pembangunan tahun 2022?” tanya Fawaz.
BACA JUGA: Wabup Ayu Monev Penanggulangan Kemiskinan di Suranenggala
Begitu juga dengan belanja modal dan belanja barang dan jasa yang naik signifikan, dimana, belanja modal naik sebesar 52,98% dari semula sebesar Rp232.802.203.675 menjadi Rp356.141.938.005. Dan belanja barang dan jasa naik sebesar 63,82% dari sebelumnya Rp860.011.671.044 menjadi Rp1.408.884.639.004.
Sementara di sisi lain, sambung Fawaz, belanja bantuan sosial (Bansos) hanya naik 10,11% dari Rp16.867.962.500 menjadi Rp18.573.762.500.
Padahal, penambahan anggaran bansos harusnya lebih diprioritaskan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena, kenaikan harga BBM tersebut dipastikan bakal menaikkan pula harga-harga kebutuhan pokok yang pada gilirannya akan menaikkan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Nakes Curhat ke Wabup Soal Kadinkes yang Tak Respons hingga Minimnya Kuota P3K
“Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov, inflasi akibat naiknya harga BBM ini bisa mencapai 8-8,5% di September tahun ini,” kata Fawaz.
Sementara terkait kenaikan BBM, menurut Fawaz, Fraksi PKS dengan tegas menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi. Apabila kenaikan tersebut tidak kunjung dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Fraksi PKS meminta Pemda Kabupaten Cirebon untuk memprioritaskan program-program penjagaan daya beli masyarakat dan jaring pengaman sosial yang akan dituangkan dalam RAPBD Perubahan Tahun 2022.
Selain itu, Fraksi PKS juga meminta perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran. (Islah)