Tak Masuk Perda, Dinkes Klaim Tarif Layanan Kesehatan di Puskesmas Sesuai Aturan

SUARACIREBON- Tarif layanan kesehatan di Puskesmas tidak masuk dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Program Pembahasan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 di DPRD Kabupaten Cirebon.

Kondisi tersebut ternyata memunculkan permasalahan dan menjadi sorotan publik. Pasalnya, retribusi yang telah ditetapkan dianggap belum memiliki payung hukumnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah mengatakan, saat ini pemberlakukan tarif sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

BACA JUGA: DPRD Sahkan Perda Perubahan APBD 2022, Bersama Raperda Penyertaan Modal dan Retribusi Bangunan Gedung

Yakni, aturan tentang retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Menurut Neneng, hal itu merupakan produk hukum yang sah dan konstitusional karena berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atributif kepada Bupati melalui amanat dari ketentuan Pasal 83 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

https://www.youtube.com/watch?v=YWpMIA-SfWs

"Kemudian, itu berdasarkan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di atasnya," kata Neneng, Senin (3/10/2022).

BACA JUGA: Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Retribusi Parkir Minim

Tidak dimasukannya perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Propemperda oleh DPRD, menurut Neneng, bukan karena adanya suatu permasalahan.

Melainkan karena suatu proses yang tepat, dimana hal itu merupakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Di mana seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah," terang Neneng.

BACA JUGA: Potensi Retribusi dan Pajak Parkir Capai Rp14 Miliar

Ia juga menegaskan, Dinkes Kabupaten Cirebon sangat terbuka dengan permasalahan yang terjadi. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Dinkes selaku instansi pelayanan kesehatan harus tanggap terhadap semua yang berkaitan dengan layanan yang diberikan.

https://www.youtube.com/watch?v=i_u68AWTQRQ

Disinggung suatu produk hukum yang dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang, Neneng mengungkapkan, hal tersebut dapat dilihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BACA JUGA: Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Genjot Retribusi dari Unggas

UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua tersebut menyebutkan, bahwa dalam hal suatu peraturan perundan-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Jadi bukan berdasarkan opini atau pendapat saja," bebernya.

Neneng mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Dimana, ada beberapa pedoman yang tidak mungkin diabaikan oleh pihaknya dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di Kabupaten Cirebon.

https://www.youtube.com/watch?v=EphohM7dJqA

BACA JUGA: Retribusi Parkir Tidak Bisa Dipatok

"Jika ada kekurangan, kita akan terus memperbaikinya sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.

Dalam penyelenggaran puskesmas sebagai BLUD, Neneng menyebut, ada azas fleksibilitas yang artinya keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Islah)