Karso menilai, apabila penyaluran BBM bersubsidi ini berjalan, maka akan menjadi posisi tawar bagi koperasi maupun perangkat daerah.
BACA JUGA: KTP Bisa Gantikan Kartu BPJS, Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Dinkes Gencar Sosialisasi
Namun, pihaknya juga mengingatkan agar pemilik kapal yang mendapat rekomendasi BBM bersubsidi harus melunasi tunggakan retribusi.
“Pastikan pemilik kapal yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi melunasi tunggakan retribusi. Ini salah satu cara menagih untuk meningkatkan pendapatakan asli daerah (PAD). Terbukti sudah ada beberapa yang mencicil membayar retribusi,” tuturnya.
Diakui Karso, upaya tersebut untuk mendorong agar tahun ini bisa target PAD sebesar Rp1,1 miliar dari aktivitas perikanan di TPI Kejawanan dapat tercapai.
Berita Terkait
BACA JUGA: Komisi I DPRD Kota Cirebon Upayakan Bawal Kembali Ada
“Nilai itu sebenarnya turun dari tahun lalu yang bisa memenuhi target Rp1,3 miliar,” katanya.
Rencananya, untuk memastikan kuota BBM bersubsidi dari Pertamina, Komisi II akan mendatangi kantor Pertamina perwakilan Cirebon pada pekan ini.
