“Kita rencanakan pekan ini bertemu dengan Pertamina perwakilan Cirebon,” ucap Karso.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan DKPPP, Yudi Lukmanan Hakim mengatakan, BBM subsidi yang diterima setiap pemilik kapal berbeda, tergantung besaran kapal atau gross tonnage (GT), namun maksimal 30 GT.
“Di atas 30 GT tidak dapat subsidi. Kemudian pemilik kapal yang belum lunas retribusi ada beberapa, tapi kita akui yang bongkar muat jumlahnya berkurang dari tahun lalu, yaitu hanya 262 kapal yang bongkar di TPI Kejawanan,” jelas Yudi.
Sedangkan Pengurus Koperasi Konsumsi Bina Keluarga, Subagja mengatakan, pihaknya hanya membantu program pemerintah daerah.