Komisi II DPRD Kota Cirebon Dorong BBM Subsidi Tersedia di TPI Kejawanan

SUARACIREBON- Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon merealisasikan penyaluran BBM bersubsidi jenis solar bagi pemilik kapal di Pelabuhan Ikan Kejawanan.

Ketua Komisi II DPRD, H Karso mengatakan, hal itu dilakukan sebagai solusi dalam mengatasi menurunnya bongkar muat kapal di TPI Kejawanan.

Menurutnya, saat rapat kerja pada 15 September lalu, pihaknya membahas sepinya aktivitas perikanan di TPI Kejawanan Cirebon. Kondisi tersebut berimbas pada turunnya retribusi daerah dari sektor bongkar muat.

BACA JUGA: Komisi I DPRD Kota Cirebon Bantu Warga Tagih Kompensasi Tower

“Karena kendala menurunnya bongkar muat kapal di TPI Kejawanan adalah tidak disediakan BBM bersubsidi. Namun mulai pekan ini, dari perangkat daerah sudah bisa mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi,” kata Karso, saat rapat kerja dengan DKPPP Kota Cirebon dan pengurus Koperasi Konsumsi Bina Keluarga TPI Kejawanan Cirebon, Senin (3/10/2022).

Ia menjelaskan, pembahasan utama dalam rapat kali ini adalah untuk mendorong DKPPP Kota Cirebon merealisasikan penyaluran BBM bersubsidi jenis solar bagi pemilik kapal.

https://www.youtube.com/watch?v=YWpMIA-SfWs

Karso menilai, apabila penyaluran BBM bersubsidi ini berjalan, maka akan menjadi posisi tawar bagi koperasi maupun perangkat daerah.

BACA JUGA: KTP Bisa Gantikan Kartu BPJS, Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Dinkes Gencar Sosialisasi

Namun, pihaknya juga mengingatkan agar pemilik kapal yang mendapat rekomendasi BBM bersubsidi harus melunasi tunggakan retribusi.

“Pastikan pemilik kapal yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi melunasi tunggakan retribusi. Ini salah satu cara menagih untuk meningkatkan pendapatakan asli daerah (PAD). Terbukti sudah ada beberapa yang mencicil membayar retribusi,” tuturnya.

Diakui Karso, upaya tersebut untuk mendorong agar tahun ini bisa target PAD sebesar Rp1,1 miliar dari aktivitas perikanan di TPI Kejawanan dapat tercapai.

BACA JUGA: Komisi I DPRD Kota Cirebon Upayakan Bawal Kembali Ada

“Nilai itu sebenarnya turun dari tahun lalu yang bisa memenuhi target Rp1,3 miliar,” katanya.

Rencananya, untuk memastikan kuota BBM bersubsidi dari Pertamina, Komisi II akan mendatangi kantor Pertamina perwakilan Cirebon pada pekan ini.

https://www.youtube.com/watch?v=i_u68AWTQRQ

“Kita rencanakan pekan ini bertemu dengan Pertamina perwakilan Cirebon,” ucap Karso.

BACA JUGA: Warga Sidamulya Tolak Tower BTS, Anggota DPRD Kota Cirebon Geram Aparat Lamban Bertindak Meski Kontrak Habis

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan DKPPP, Yudi Lukmanan Hakim mengatakan, BBM subsidi yang diterima setiap pemilik kapal berbeda, tergantung besaran kapal atau gross tonnage (GT), namun maksimal 30 GT.

“Di atas 30 GT tidak dapat subsidi. Kemudian pemilik kapal yang belum lunas retribusi ada beberapa, tapi kita akui yang bongkar muat jumlahnya berkurang dari tahun lalu, yaitu hanya 262 kapal yang bongkar di TPI Kejawanan,” jelas Yudi.

Sedangkan Pengurus Koperasi Konsumsi Bina Keluarga, Subagja mengatakan, pihaknya hanya membantu program pemerintah daerah.

https://www.youtube.com/watch?v=SfAXawbV-sI

BACA JUGA: Pansus PPBKP DPRD Kota Cirebon Komitmen Pembahasan Raperda Dikebut

Apabila penyaluran BBM bersubsidi berjalan, maka pihaknya akan memprediksi dan menagih retribusi sesuai aturan.

“Berdasarkan data, hingga September 2022 ini baru ada 262 kapal yang melakukan bongkar muat di TPI Kejawanan, dengan jumlah retribusi yang tercapai Rp547 juta atau sekitar 46 persen dari target retribusi tahun 2022,” katanya. (SC/Surya)