Kecepatan aktivasi kartu BPJS Kesehatan di Kabupaten Cirebon tersebut, dapat diadopsi Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Benny Sujarwo, saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon untuk diskusi terkait percepatan aktivasi layanan BPJS Kesehatan, Selasa (4/10/2022).
BACA JUGA: Komisi I DPRD Kota Cirebon Bantu Warga Tagih Kompensasi Tower
Menurut Benny, melalui pertemuan tersebut, pihaknya bisa mengetahui dan bisa mengadopsi cara Dinkes Kabupaten Cirebon yang bisa lebih cepat dalam memberikan pelayanan, terutama aktivasi kartu BPJS Kesehatan.
“Mereka menggunakan aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (E-Dabu). Sehingga ada tahapan dan proses aktivasi kartu BPJS Kesehatan bisa lebih cepat, karena Dinkes sudah bisa melakukan aktivasi,” kata Benny.
Benny mengakui, selama ini masyarakat harus melalui beberapa tahapan agar kartu BPJS Kesehatan yang baru didaftarkan bisa aktif digunakan, terutama bagi peserta PBI pemerintah.
BACA JUGA: KTP Bisa Gantikan Kartu BPJS, Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Dinkes Gencar Sosialisasi
“Di Kota Cirebon, masyarakat harus ke Dinas Sosial, kemudian membawa berkas ke Dinkes untuk mendapatkan rekomendasi, selanjutnya ke kantor BPJS Kesehatan, ini terlalu lama,” tuturnya.
Hal serupa disampaikan anggota Komisi III DPRD, Ana Susanti. Melalui aplikasi E-Dabu, ada tahapan yang terpotong. Sehingga bisa mempercepat dan memudahkan bagi masyarakat untuk menikmati layanan BPJS Kesehatan.
“Bahkan kalau dalam keadaan darurat, masyarakat bisa mengirimkan berkas melalui Whatsapp untuk aktivasi kartu BPJS Kesehatan. Berkas fisiknya bisa menyusul,” ujar Ana.
BACA JUGA: Komisi I DPRD Kota Cirebon Upayakan Bawal Kembali Ada
Di kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPRD, Cicih Sukaesih menambahkan, di Kota Cirebon perlu ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di kecamatan atau kelurahan untuk menjalankan fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
“Saat ini baru ada dua orang, tetapi masih uji coba. Padahal keberadaannya cukup penting untuk melakukan validasi peserta yang berhak mendapatkan PBI BPJS Kesehatan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah mengatakan, sebanyak 412 desa dan 12 kelurahan memiliki Puskesos.
“Puskesos bisa menentukan orang yang layak dimasukan ke dalam kepesertaan PBI BPJS Kesehatan,” kata Neneng.
Menurutnya, setiap hari ada ratusan permohonan aktivasi kartu PBI BPJS Kesehatan.
“Berkas bisa melalui Whatsapp, seiring berkas fisik mereka menyusul,” katanya. (SC/Surya)