SUARA CIREBON – Tokoh nasional asal Cirebon, Rokhmin Dahuri, merasa bersyukur menjadi bagian integral perjuangan pemekaran wilayah timur Kabupaten Cirebon Daerah Otonomi Baru (DOB).
Hal tersebut, dikatakan Rokhmin, saat menghadiri pengukuhan dan deklarasi pengurus Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) di salah satu rumah makan di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Minggu (23/10/2022).
Menurut guru besar IPB itu, adanya pemekaran akan membawa dampak sangat baik. Pasalnya, lanjut Rokhmin, fakta di dunia, rasio pemerintahan terhadap rakyat terlalu besar, karena jumlah rakyat terlalu banyak ketimbang level pemerintahan.
“Ini menyebabkan faktor pelayanan rentang kendalinya sangat luas, sehingga berdampak terhadap tingkat kemakmuran rakyat. Sebagai orang matematik, jangan-jangan atau boleh jadi karena faktor pelayanan itu rentang kendalinya terlalu luas, dan ini mungkin yang menjadi salah satu alasan,” kata Rokhmin.
BACA JUGA: Siap Gelar Musdesus, Dukungan Pemekaran Kabupaten Cirebon Bertambah
Deklarator FCTM itu menjelaskan, semenjak tahun 2006 lalu, dirinya mendampingi pergerakan pemekaran Cirebon Timur dalam memenuhi persyaratan fiskal dan potensi ekonomi yang ada untuk mendongkrak pendapatan daerah jika nanti telah dimekarkan.
“Cirebon Timur pada dasarnya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, hanya mungkin belum dioptimalkan,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong.
Menurutnya, beberapa komponen tersebut yang melandasi adanya keinginan pemekaran wilayah Kabupaten Cirebon Timur.
“Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang wilayahnya sangat luas selain Kabupaten Bogor dan Indramayu. Dan itu fakta. Daerah yang wilayahnya paling luas, menjadikan rentang kendalinya terlalu luas,” ujarnya.
BACA JUGA: Dukungan Pemekaran Cirebon Timur makin Menguat, Desa Giliran Laksanakan Musdesus
Terlebih, di Jawa Barat sudah ada rencana pembentukan DOB baik di pemerintah provinsi maupun pusat.
“Jadi dari beberapa aspek tadi, adanya pemekaran wilayah ini bukan untuk gagah-gagahan, kalau kata Bapak Usamah tadi bukan dagelan politik, tapi ini serius,” ungkapnya.
Dirinya berharap, untuk segera mungkin ada penyelesaian permasalahan pemekaran Cirebon Timur, karena prosesnya sudah terlalu lama.
“Harus segera dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang harus diperbaiki berkenaan dengan naskah akademik maupun konsep itu sendiri. Kalau konsepnya sudah solid, baru kita lakukan lobi politik. Artinya ini lobi yang positif, kita adakan silaturahmi dengan pengambilan kebijakan di daerah hingga pusat. Dalam hal ini saya siap membantu,” tandasnya.
BACA JUGA: Dukung Penuh Pemekaran Kabupaten Cirebon Timur, Gotas Dorong KPCT Raih Dukungan Politik
Sementara itu, politisi PKB, R Hasan Bashori mengatakan, keterlibatan politisi dalam rencana pembetukan DOB menjadi satu hal yang wajib. Pasalnya, pembentukan DOB melalui pemekaran wilayah membutuhkan pengawalan politik.
“Karena pemekaran harus diawali dari usulan interaksi fraksi untuk mengadakan kesepakatan dengan pihak eksekutif,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan politik diperlukan dalam mengawal rapat paripurna melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD.
“Saya pikir ini menjadi satu momentum untuk menguatkan syarat-syarat dan pendekatan, karena kami melihat dua sisi pertama pendekatan administratif dan kedua pendekatan politik,” katanya.
BACA JUGA: WTC, Kehendak Rakyat, dan Alternatif Selain Pemekaran
Pasalnya, syarat pemekaran satu daerah harus telah dipenuhi agar bisa diakses pemerintah provinsi dan pusat, termasuk adanya dukungan politik daerah asal (Kabupaten Cirebon, red).
“Secara pribadi saya sebagai orang timur mengapresiasi dan siap mengawal. Kami akan komunikasi pendekatan politik ke semua politisi dan partai politik yang ada di Kabupaten Cirebon agar menyepakati dan mempercepat proses administrasi,” pungkasnya. (Baim)
