SUARA CIREBON – Hingga memasuki bulan November, proyek fisik dengan anggaran besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon, belum juga digelar.
Dengan sisa waktu tahun 2022 yang kurang dari dua bulan, banyak pihak pesimis proyek miliaran rupiah di Dinas PUTR tersebut, bisa selesai tepat waktu.
Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) realistis dalam menyikapi pelaksanaan proyek belasan miliar rupiah yang belum digelar tersebut.
Para wakil rakyat itu bahkan menyarankan agar proyek fisik beranggaran besar tersebut, ditunda pelaksanaannya pada tahun depan.
BACA JUGA: Tiga Raperda Disetujui, Dibahas Lebih Lanjut di Pansus DPRD Kota Cirebon
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso mengatakan, melihat kondisi seperti sekarang ini, pihaknya sebetulnya lebih menyarankan agar Pemkot menunda pelaksanaan proyek beranggaran besar seperti penataan drainase dan trotoar Jalan Kartini, digelar tahun depan.
Diakui Karso, konsekuensi penundaan pelaksanaan proyek bakal muncul silpa [sisa lebih penggunaan anggaran] belasan miliar rupiah dari APBD Kota Cirebon tahun anggaran 2022.
“Kita sih lebih menyarankan ditunda saja ke tahun depan, kalau perkembangannya masih seperti sekarang. Sekarang saja belum ada informasi lagi kelanjutannya seperti apa,” kata Karso kepada wartawan, Kamis (3/11/2022).
Menurutnya, dinas PUTR mestinya bisa menerjemahkan keinginan Wali Kota Cirebon, H Nashrudin Azis yang pada beberapa kesempatan pernah mengungkapkan ingin agar anggaran proyek fisik belasan miliar rupiah pada APBD 2022 bisa terserap.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kota Cirebon Dorong DLH Lebih Inovatif Kelola Program Baru
“Terakhir saya dapat informasi, Pak Wali ingin anggaran proyek fisik itu bisa terap terserap. Dipecah dalam beberapa kegiatan, apakah pengaspalan dulu, drainase dulu, atau trotoar,” ujarnya.
Tapi, lanjut Karso, dari keterangan yang didapatkan langsung dari Kepala Dinas PUTR, proyek belum ada yang bisa dilaksanakan. Belakangan, imbuh Karso, tidak ada informasi kapan pekerjaan fisik itu akan dimulai.
Sedangkan, dari sisi waktu, tahun anggaran 2022 ini semakin sedikit. Kalaupun proyek fisik ini dipecah menjadi beberapa paket kegiatan, dengan waktu yang semakin mepet agar tidak overtime, tetap saja nanti dikhawatirkan berpengaruh hasil pekerjaan.
“Tapi nanti akan kita panggil lagi Dinas PUTR dan perangkat daerah terkait lainya. Gimana perkembangannya, apa kendalanya, dan memungkinkan tidak kalau mau tetap dilaksanakan,” tandasnya. (Surya)
