Salah satu kendala tersebut, kata dia, menjadi tugas bersama dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Cirebon.
Meskipun secara teknis tidak ada kendala, lanjut Dedi, namun secara sosial dan ekonomi masyarakat dari mulai tingkat pendidikan dan pendapatan, sangat berpengaruh.
Sehingga, hal itu membuat kesadaran mereka untuk tidak BAB sembarangan menjadi terabaikan.
BACA JUGA: Tiga Parpol Belum Memenuhi Syarat, Hasil Verfak: Syarat Minimum Keanggotaan Partai Kurang
“Untuk ingin terbebas BAB sembarangan itu gampang, yang penting ada komitmen dari SKPD lainnya, jangan mengandalkan Dinkes saja,” ujar Dedi di ruang kerjanya, Kamis (17/11/2022).
Bahkan, lanjut dia, untuk perencanaan, sarana lingkungan hingga sanitasinya juga membutuhkan peran dari pemerintahan desa (pemdes) serta kecamatan.
Selain komitmen lintas SKPD, yang tak kalah penting adalah masyarakat itu sendiri, yakni mau mengubah budaya untuk tidak lagi BAB sembarangan.
BACA JUGA: Perumahan Bersubsidi CP Sukadana, Bernuansa Cluster yang Nyaman
