Akan Diverifikasi, 44 Desa Belum Deklarasikan ODF

SUARA CIREBON - Ada sebanyak 44 desa di Kabupaten Cirebon yang belum mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) pada tahun 2022 ini yang tersebar di 18 kecamatan.

Sementara desa yang sudah deklarasi ODF, jumlahnya sebanyak 380 desa atau 89,6 persen yang tersebar di 22 kecamatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah melalui Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, H Dedi Supriyatnataris mengatakan, mayoritas desa yang belum ODF berada di wilayah pesisir pantai utara.

BACA JUGA: Bupati Target 2024 Kabupaten Cirebon Bebas ODF

Pasalnya, Buang Air Besar (BAB) sembarangan seperti di sungai, muara bahkan di atas kapal masih menjadi budaya yang melekat pada masyarakat setempat.

Sehingga, Dedi menyebut, budaya BAB sembarangan ini menyebabkan desa setempat terkendala menjadi desa ODF.

BACA JUGA: 35 Dewan Turun ke Masyarakat, Belanja Masalah di Reses Terakhir Tahun Persidangan 2022

https://www.youtube.com/watch?v=HauD5zce4KY

Salah satu kendala tersebut, kata dia, menjadi tugas bersama dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Cirebon.

Meskipun secara teknis tidak ada kendala, lanjut Dedi, namun secara sosial dan ekonomi masyarakat dari mulai tingkat pendidikan dan pendapatan, sangat berpengaruh.

Sehingga, hal itu membuat kesadaran mereka untuk tidak BAB sembarangan menjadi terabaikan.

BACA JUGA: Tiga Parpol Belum Memenuhi Syarat, Hasil Verfak: Syarat Minimum Keanggotaan Partai Kurang

"Untuk ingin terbebas BAB sembarangan itu gampang, yang penting ada komitmen dari SKPD lainnya, jangan mengandalkan Dinkes saja," ujar Dedi di ruang kerjanya, Kamis (17/11/2022).

Bahkan, lanjut dia, untuk perencanaan, sarana lingkungan hingga sanitasinya juga membutuhkan peran dari pemerintahan desa (pemdes) serta kecamatan.

Selain komitmen lintas SKPD, yang tak kalah penting adalah masyarakat itu sendiri, yakni mau mengubah budaya untuk tidak lagi BAB sembarangan.

BACA JUGA: Perumahan Bersubsidi CP Sukadana, Bernuansa Cluster yang Nyaman

https://www.youtube.com/watch?v=HauD5zce4KY

Dedi memaparkan, SKPD lintas sektor yang harus ikut terlibat dalam pengentasan desa bebas BAB sembarangan di Kabupaten Cirebon adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

BACA JUGA: Sampah Kafe Dibuang di Lahan Kosong, Anggota Dewan Minta DLH Turun Tangan

Sesuai dengan roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, imbuh Dedi, Kabupaten Cirebon akan diverifikasi ODF pada tahun 2023 nanti.

"Diharapkan pihak provinsi memberitahukan kepada kepala daerah kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Cirebon bahwa target bebas BAB sembarangan itu 2023, tujuannya agar semua instansi bergerak, bukan hanya dinas kesehatan saja," jelasnya.

BACA JUGA: Puncak Kasus Varian Baru Covid-19 Diprediksi Desember

https://www.youtube.com/watch?v=HauD5zce4KY

Sebelumnya, dalam mendukung desa bebas BAB sembarangan, Dinkes Kabupaten Cirebon juga bekerjasama dengan Baznas Kabupaten Cirebon untuk pembangunan sarana BAB bagi masyarakat yang tidak mampu.