SUARA CIREBON – Forum Pejuang Honorer Indonesia (PHNI) Kabupaten Cirebon kembali bergerak memperjuangkan tuntutan untuk tidak sekadar masuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tapi bisa menjadi PPPK dengan kontrak tetap.
Tidak tanggung-tanggung, PHNI Kabupaten Cirebon itu datang langsung ke Jakarta menemui anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Jumat (23/12/2022) lalu.
Ketua PHNI Kabupaten Cirebon, Sarniti, menyampaikan, kedatangan mereka di gedung DPR RI ditemui sejumlah anggota Banggar, dimana salah satunya adalah anggoto Komisi XI, H Satori asal dapil Jabar VIII, Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu.
BACA JUGA: Komisi I Dorong PPPK Guru P3 Selesai 2023
“Kebetulan sekali, beliau (Satori, red) juga anggota banggar,” kata Sarniti, Sabtu (24/12/2022).
Dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya melihat peluang honorer tenaga kesehatan (nakes) menjadi PPPK sangat besar. Pasalnya, kata dia, anggaran yang tersedia di Pemerintah Pusat mencapai Rp3.700 triliun. Sementara di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, anggaran yang tersedia juga mencapai Rp63 triliun.
“Pak Satori sendiri bilang bahwa pemerintah pusat sangat terbuka untuk memberikan anggaran ke daerah,” kata Sarniti.
BACA JUGA: KABAR BAIK! Semua Guru Honorer Non-PG Bakal Diangkat PPPK
