Isu pindah partai Luthfi dari PKB ke Golkar itu menimbulkan pro kontra di internal partai yang dinahkodai Muhaimin Iskandar ini.
Seperti diketahui, Luthfi saat ini menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon usai PKB sukses menjadi partai pemenang pada Pemilu 2019 lalu.
Di internal PKB Kabupaten Cirebon, selain kader yang meyakini kebenaran isu Luthfi pindah partai, namun tidak sedikit pula yang menyebut rumor tersebut sebagai bentuk ketidaksukaan sejumlah pengurus kepada Ketua DPRD Kabapten Cirebon tersebut.
BACA JUGA: Soal Isu Luthfi Pindah Partai ke Golkar, Teguh: Syaratnya Cuma Satu, Ngisi Formulir Pendaftaran
Bahkan, Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon dengan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon pun memiliki sikap berbeda dalam menanggapi isu Luthfi pindah partai ini.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, Waswin Janata memberikan peringatan keras kepada Luthfi agar jangan main-main dengan isu pindah partai.
Bahkan, Waswin menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Luthfi untuk dimintai klarifikasi atas isu tersebut.
Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Syahidin pun langsung angkat suara terkait pernyataan keras Sekretaris DPC PKB, Waswin Janata, terkait rumor tersebut.
“Saya meminta Sekretaris DPC PKB dan kader PKB lainnya untuk tidak terburu-buru menangkap isu pindahnya Luthfi dengan rasa tidak suka terhadap yang bersangkutan. Bagaimana pun juga beliau (Luthfi) adalah kader terbaik sepanjang sejarah PKB di Kabupaten Cirebon,” ujar Syahidin kepada awak media, Rabu, 1 Februari 2023.
BACA JUGA: Soal Jumlah Dapil, KPU Kabupaten Cirebon Tunggu Putusan KPU RI
Syahidin menegaskan, keberhasilan PKB meraih kemenangan pada Pemilu 2019 lalu di Kabupaten Cirebon adalah berkat kepemimpinan Luthfi yang saat itu sebagai ketua DPC.
Untuk itu, menurut Syahidin, soal isu Luthfi pindah partai ke Golkar ini hanya dinamika politik menjelang Pemilu 2024.
“Luthfi itu sedang memainkan irama politiknya, karena kecerdasan Luthfi di ruang politik maupun intelektual tidak diragukan lagi. Isu liar tersebut harusnya jangan ditangkap secara mentah. Terlebih, belum terbukti secara autentik bahwa beliau (Luthfi, red) pindah partai,” katanya.
Sebab, lanjut Syahidin, pindah partai itu ada mekanismenya dan harus disertai bukti kongkret. Yaitu, salah satunya adalah sudah mendaftar bacaleg di partai lain, punya kepemilikan kartu anggota partai lain, atau ada surat pengunduran diri.
“Saya kira, kita belum lihat semua bukti tersebut dan saat ini ketua DPRD masih fokus bekerja sesuai tupoksi dan masih menjadi kader PKB,” tegasnya.
Untuk itu, Syahidin menjelaskan, jika Luthfi telah terbukti pindah partai, dirinya mempersilahkan PKB untuk memberikan sanksi kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon tersebut.
Karena, sambung Syahidin, kalau persoalan ini masih sekadar isu, dirinya meminta agar tidak terburu-buru bicara soal sanksi.
“Jika Luthfi terbukti lepas dari PKB, baru DPC PKB megambil sikap,” tegasnya.
BACA JUGA: KPU Siapkan 7.492 TPS untuk Jutaan Daftar Pemilih di Kabupaten Cirebon, Ada TPS Khusus Juga Loh…
Bahkan, Syahidin meminta DPC PKB Kabupaten Cirebon untuk melakukan introspeksi internal, mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 semakin dekat.
“Jangan ngurusin isu-isu yang belum tentu kebenarannya karena ini politik, internal DPC PKB agar jangan sampai diobok-obok oleh segelintir orang yang ingin PKB tidak solid dan pecah,” katanya.
Secara terbuka, Syahidin bahkan mengkritik dan meragukan kepemimpinan Raden Hasan Basori dalam menahkodai PKB Kabupaten Cirebon.
“Saya belum melihat jurus-jurus ampuh yang akan dimainkan untuk memenangkan kembali PKB tahun 2024. Hasan Basori harus banyak belajar dari pendahulunya termasuk Luthfi. Jangan gengsi, karena Luthfi sudah terbukti PKB menang di 2019,” ungkapnya.
BACA JUGA: PKB Tutup Peluang Luthfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Disebut Pindah Partai
Syahidin pun menyarankan untuk para pemangku kekuasaan di DPC PKB Kabupaten Cirebon segera melakukan kerja produktif agar dapat meraih suara maksimal dan kembali menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Cirebon.
“Munculnya nama R Hasan Basori (RHB) di dunia politik berkat terpilihnya beliau menjadi anggota DPRD di dapil VII. Selang beberapa waktu pascapemilu, diadakanya hajat besar politik PKB, yakni muscab PKB, lagi dan lagi sang mualaf ini, keberuntungan menyambangi karena terpilih memimpin PKB sampai 2023,” jelasnya.
Terlebih, lanjut Syahidin, terpilihnya Hasan Basori menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon melalui mekanisme penunjukan oleh DPP tanpa melalui pemilihan langsung dari PAC dan hanya berdasarkan pertimbangan rekomendasi PAC dan para sesepuh.
BACA JUGA: Heboh Penculikan Anak Terekam CCTV, Diculik Saat Sekolah Play Group, Polda Metro Jelaskan Begini
Ia menilai, terpilihnya Hasan Basori sebagai ketua DPC sangat berisiko karena partai menang pemilu justru dipimpin orang baru.
“Apakah RHB mampu menakhodai PKB menjadi pemenang kembali di 2024 atau sebaliknya. Jika PKB mempertahankan kemenangan di 2024, maka RHB termasuk kategori pemimpin yang luar biasa, mualaf tetapi fighter, namun jika kalah maka risiko politik akan fatal,” ujarnya.
BACA JUGA: Lapaaar, Harga Beras Terus Naik, Warga Cirebon Terpaksa Kurangi Pembelian
Kritik terhadap gaya kepepimpinan Hasan Basori tersebut, menurut Syahidin, tidak hanya terkait strategi membawa PKB kembali menjadi pemenang pada Pemilu 2024, namun juga kemampuan membangun komunikasi dengan mesin partai dan para senior PKB.
“Pertimbangan para senior yang mengkritik pedas gaya kepemimpinan RHB ini bagian dari kekhawatiran mereka akan PKB di 2024. Maka sudah sepatutnya RHB meniru gaya kepemimpinan Vladminir Putin, sekali bilang Urraaa semua pasukan siap siaga,” tandasnya.***
BACA JUGA: Pansus Cirebon Timur Mandiri Dibentuk Bulan Depan