Masih Wacana, DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Sistem Transaksi Non Tunai Pengelolaan Keuangan Desa Terealisasi 2024

SUARA CIREBON – Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti persiapan penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa yang hingga saat ini belum terealisasi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan ST yang disampaikan Sekretaris Komisi I, Tarseni, mengatakan, penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa saat ini baru sebatas wacana.

Untuk itu, Tarseni menegaskan, pihaknya menargetkan program sistem transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cirebon ini bisa direalisasikan tahun 2024 mendatang.

BACA JUGA: Kabupaten Cirebon Tetap 7 Dapil, Dua Dapil Alami Perubahan Alokasi Kursi DPRD, Ini Kata Ketua KPU Kabupaten Cirebon

Menurut Tarseni, lambannya penerapan sistem transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa ini salah satunya disebabkan faktor anggaran untuk menyiapkan sarana dan prasarananya.

Sehingga, kata dia, program sistem transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cirebon tersebut belum bisa direalisasikan.

"Itu terkait pemenuhan sarana prasarannya. Kebutuhannya tembus diangka Rp1,5 miliar. Yang jelas penerapan transaksi non tunai ini untuk mempermudah di desa-desa," ujar Tarseni, Kamis, 9 Februari 2023.

BACA JUGA: Pansus Cirebon Timur Mandiri Dibentuk Bulan Depan

https://www.youtube.com/watch?v=aH-Ohrlfx_g&t=2s

Anggaran sebesar Rp1,5 miliar tersebut, Tarseni menjelaskan, untuk memenuhi sarana prasarana program sistem transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cirebon.

"Kita membutuhkan anggaran Rp1,5 miliar untuk pemenuhan sarana prasarana agar bisa mengupload data," tegasnya.

Ketika semua sarananya terpenuhi, kata Tarseni, program sistem transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cirebon bisa diterapkan.

"Kami sangat mendukungnya (program sistem transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cirebon). Berharap bisa secepatnya diterapkan," imbuhnya.

BACA JUGA: PKB Kabupaten Cirebon Sudah Panggil Luthfi, Hasan Basori Tegaskan Isu Pindah Partai Ketua DPRD Hoaks

Menurut Tarseni, Diskominfo Kabupaten Cirebon telah melakukan berbagai upaya, termasuk koordinasi dengan Bupati Cirebon agar program sistem transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cirebon dapat direalisasikan.

"Koordinasi itu sudah dilakukan Diskominfo. Katanya sudah menghadap bupati juga," lanjutnya.

Penerapan aplikasi ini, sambung Tarseni, sebenarnya masih dalam rangkaian dari penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Sehingga, kata Tarseni, nantinya sistem keuangan dari pemda sampai pemerintah desa dapat menyatu.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Peternak Gunakan Teknologi

https://www.youtube.com/watch?v=aH-Ohrlfx_g&t=2s

Sementara itu, Perwakilan Bank Jabar Banten (BJB) Cirebon, Ridwan mengaku, sudah ada pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas program sistem transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa tersebut.

Hasilnya, kata Ridwan, tidak ada kendala. Namun, BJB sifatnya menunggu implementasi dari penerapan sistem transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa ini.

Pihaknya pun menilai, program transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cirebon tersebut seharusnya dapat segera diterapkan.

BACA JUGA: PKB dan Gerindra Mesra di Pusat, Baru PDKT di Kabupaten Cirebon, Koalisi Bisa Lanjut hingga Pilkada

"Kami dari BJB sangat menunggu implementasi penerapan sistem ini. Karena kami juga dituntut dari pusat agar sistem pembayaran non tunai segera dilaksanakan. Kami punya tanggungjawab ke arah sana," ujarnya.

Artinya, Ridwa menerangkan, pihak BJB menunggu kesiapan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penerapan program transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa.

Karena, kata Ridwan, penyediaan infrastuktur untuk penerapan program tersebut bukan menjadi ranah BJB.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Cirebon Kejar Target, 22 Perda Rampung Tahun Ini

https://www.youtube.com/watch?v=aH-Ohrlfx_g&t=2s

Bahkan, Ridwan memastikan, akan ada aplikasi khusus untuk penerapan transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa. Sehingga, admin di desa harus orang yang benar-benar mengerti IT.

"Soal itu, nanti tanggungjawab BJB untuk memberikan pemahaman," katanya.

BACA JUGA: Penangkapan Terduga Teroris di Cirebon, Rumah Kontrakannya Sudah Kosong

Kendati program transaki non tunai pada pengelolaan keuangan desa ini belum diterapkan, kata Ridwan, namun sebanyak 412 desa di Kabupaten Cirebon sudah menerapkan BJB Internet Banking Corporate (IBC).