Kasus Indosurya Butuh Upaya Hukum Tegas, Herman Khaeron : Regulasi Harus Diubah supaya Berpihak ke Masyarakat

SUARA CIREBON – Angka investasi di Indonesia di tahun 2020 sangat besar, mencapai Rp1.207 triliun.

Sayangnya angka investasi yang besar ini tidak terasa manfaatnya di kalangan masyarakat bawah.

Hal tersebut terungkap anggota DPR RI, H E Herman Khaeron dalam saat acara Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional Dalam Rangka Penanaman Modal Tahun Anggara 2023 di Hotel Prima Cirebon, Selasa (2/2/2023).

Menurut Herman Khaeron, agar tidak terjadi hal yang sama, angka investai yang besar di tahun ini harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

BACA JUGA: Wagub Uu Angkat Suara Soal Wabup Indramayu, Mundurnya Lucky Hakim Bernuansa Politik, Harus Siap dengan Konsekuensinya

Untuk itu dia meminta Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan pentingnya manfaat investasi.

“Sengaja kami meminta kepada Kementerian Investasi dan BKPM untuk menyosialisasikan terkait dengan besaran investasi yang besar tahun ini,” kata legislator Dapil Jabar VIII yang meliputi Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu itu.

Dalam kegiatan tersebut, kader Partai Demokrat itu menghadirkan pembicara dari Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia terkait pemberdayaan usaha.

BACA JUGA: Jadi Langganan Banjir, Camat Gegesik Cirebon Todong Wagub Uu, Sudah 30 Tahun Sungai Tak Dinormalisasi!

“Tupoksi mereka membina usaha kecil menengah. Ini akan sejalan tentu dengan yang sedang dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Perkoperasian,” kata Hero –sapaan akrab Herman Khaeron.

Hero mengungkapkan, banyak kasus koperasi di Cirebon yang merugikan masyarakat. Ia menyebut sedikitnya ada delapan koperasi besar yang bermasalah dengan masyarakat.

“Banyaknya kasus perkoperasian yang merugikan masyarakat, ada kasus Indosurya, ada kasus Koperasi Sejahtera dan lain-lain. Saya agak pesimis mereka bisa mengembalikan uang, kalau tidak ada upaya dari pemerintah yang keras,” katanya.

BACA JUGA: Petani dan Kuwu di Gegesik Cirebon Teriak ke Wagub Uu, BBWS Dzolimi Petani, Janji Dipertemukan di Gedung Sate

Hero menekankan harus ada perubahan regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Karena itu, harus ada perpaduan antara investasi dan koperasi.

“Regulasinya harus kita ubah dulu. Perundang-undangannya harus kita revisi, supaya betul-betul berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengakui, perpaduan antara investasi dan koperasi sangat penting. Pihaknya akan mendorong  Kementerian BUMN untuk menjadi fasilitator bagi koperasi.

“Ini akan sangat baik untuk bisa memberikan optimisme ke depan,” pungkasnya.***

BACA JUGA: Jasa Vaksinasi Beredar di Medsos, Segini Biayanya, Dinkes Kabupaten Cirebon Bakal Telusuri