SUARA CIREBON – Kisruh internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon yang dipicu penempatan nomor urut bakal calon anggota legislatif (bacaleg) petahana (incumbent), ditanggapi santai kader PKB yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mohamad Luthfi.
Mantan ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon itu bahkan menilai kondisi partainya saat ini sedang baik-baik saja dan siap meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.
“Tidak ada jual beli nomor urut dan apa yang diputuskan DPC PKB Kabupaten Cirebon soal penempatan nomor urut bacaleg, sudah menjadi kebijakan dan diambil berdasarkan pertimbangan politik. Bahkan, menjadi suatu hal yang wajar nomor urut 1 ditempati oleh ketua, sekretaris dan bendahara (KSB) DPC serta incumbent,” ujar Luthfi kepada awak media, Rabu (24/5/2023).
Menurut Luthfi, bacaleg nomor urut 1 diisi KSB atau pimpinan partai dan petahana merupakan kebijakan yang lumrah di semua partai politik.
“Saya yakin PKB Kabupaten Cirebon mampu mempertahankan kemenangan di pemilihan legislatif (Pileg). Bahkan tak hanya itu, posisi eksekutif pun optimistis bisa direbut oleh PKB di Pilkada 2024 mendatang,” katanya.
Menurutnya, penomoran bacaleg di daftar calon sementara (DCS) hanya strategi untuk mengetes kondisi para bacaleg. Sebab, imbuh dia, pelaksanaan Pemilu 2024 masih belum dipastikan menggunakan sistem terbuka atau tertutup.
“Cek ombak dulu, karena permainan masih panjang. Kita masih menunggu, apakah pemilu dilaksanakan tertutup atau terbuka. Ini saja belum final, pasti akan menjadi berbeda pilihan strategi yang akan dimainkan oleh PKB jika pemilu terbuka, begitupun sebaliknya,” ujar Luthfi
Belum lagi, lanjut dia, soal pelaksanaan pilpres. Pihaknya masih perlu melihat polarisasi pasangan paket pilpresnya nanti. Sebab kata dia, coattail effect atau efek ekor jas, hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh tersohor menjadi penting dalam permainan ini.
Artinya, kata dia, peta dan aturan main dalam perhelatan kontestasi pemilu mendatang harus jelas dulu, baru bisa memainkan strateginya seperti apa.
“Jadi, setel kendor saja dulu, keep calm and enjoy your life (tetap tenang dan nikmati hidupmu, Red) sambil menyaksikan dinamika politik Kabupaten Cirebon,” kata Luthfi.
Seperti diketahui, internal PKB Kabupaten Cirebon bergejolak. Sebab, dari 10 anggota DPRD Kabupaten Cirebon, ada ada empat bacaleg (petahana) diposisikan di nomor urut 4, 5, dan 6, empat petahana lainnya di nomor urut 1, satu petahana di nomor urut 2. Sementara satu petahana yakni M Luthfi mencalonkan diri sebagai DPR RI.
Dari tujuh daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Cirebon, empat petahana kembali menduduki nomor urut 1 di masing-masing dapil. Sisanya satu orang di nomor urut 2 , namun mayoritas terlempar ke nomor 4,5 dan 6.
Hal itu, munculkan dugaan adanya jual beli nomor urut bacaleg. Pasalnya, nomor urut 1, 2 dan 3 di setengah dapil ditempati kader-kader baru.
Diberitakan sebelumnya, mencuatnya dugaan jual beli nomor urut bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon, memaksa Wakil Sekretaris DPC PKB setempat, Rachmat Hidayat, angkat bicara.
Menurut Rachmat, adanya dugaan jual beli nomor urut bacaleg, seperti yang disampaikan H Tanung atas ungkapan Mohamad Luthfi yang disaksikan Emha Syahirul Alam, perlu diklarifikasi.
Pasalnya, hal ini menyangkut marwah PKB yang selama ini tidak pernah terdengar melakukan praktik suap dalam penomoran bacaleg.
“Seperti yang disampaikan H Tanung, diperlukan klarifikasi dari Mohamad Luthfi dan para saksi. Ini demi terjaganya marwah PKB,” kata Rachmat kepada awak media, Selasa, 23 Mei 2023. “Ada baiknya unsur pimpinan melakukan rapat secara khusus dengan mengacu pada peraturan partai atau dibentuk tim investigasi,” imbuhnya.***
