SUARA CIREBON – Polemik dugaan adanya politik uang dalam penentuan nomor urut bacal calon anggota legislatif (bacaleg) PKB Kabupaten Cirebon, tak kunjung usai.
Sejumlah nama yang kerap disebut mengetahui soal dugaan politik uang dalam penentuan nomor urut bacaleg PKB Kabupaten Cirebon, satu per satu bersuara.
Salah satunya, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon, Emha Syahirul Alam.
Nama Emha Syahirul Alam disebut sebagai orang yang meyaksikan dan mendengar saat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang juga kader PKB, H Mohamad Luthfi bicara soal duit berseliweran yang diduga untuk ‘membeli’ nomor urut bacaleg yang kini dipersoalkan sejumlah kader.
Pria yang akrab disapa Alam itu menyerang balik pernyataan, Luthfi yang menyebut kondisi PKB tengah baik-baik saja.
“Sebagai kader PKB saya wajib menyampaikan kebenaran kondisi di internal partai. Sebab, jika saya diam, maka zalim. Hal itu kaitan dengan pemberitaan di media massa tentang ‘berseliweran uang’ atau dugaan jual beli nomor urut bacaleg,” ujar Alam kepada awak media, Kamis, 25 Mei 2023.
Menurut Alam, uang berseliweran yang diungkapkan Mohamad Luthfi kepada dirinya dan H Tanung adalah benar.
Ia mengaku menyaksikan dan mendengar secara langsung saat Luthfi menyatakan, banyak uang berseliweran dalam pencalegan PKB Kabupaten Cirebon dan itu disampaikan ke dirinya dalam ruang kerja ketua DPRD tersebut.
Secara pribadi, ia berharap, setelah H Tanung statement di media, DPC PKB Kabupaten Cirebon mengundang pihak-pihak terkait untuk diklarifikasi secara internal.
Hal itu agar apa yang disampaikan Luthfi tidak menjadi konsumsi publik. Terlebih, namanya disebut berkali-kali.
“Saya tegaskan sekali lagi memang benar Luthfi mengatakan demikian. Setelah berita berseliweran uang diungkap oleh H Tanung, saya ditelepon orang yang mengaku dari DPP, menanyakan perihal tersebut,” katanya.
Saran dan perintah dari orang DPP PKB itu, meminta agar dirinya turut serta memediasi persoalan tersebut. Ia pun mengembalikan lagi persoalan ini kepada DPC agar tidak berlarut-larut dan kontraproduktif karena menyangkut skema pemenangan PKB di Pemilu 2024 nanti.
“Di Makamah Tertinggi partai pun saya siap untuk menyampaikan kebenaran,” ujar pria yang merupakan putra dari salah seorang Deklarator PKB, KH. Muntakhobul Fuad ini.
Menurutnya, terkait dengan penomoran, wajib ada alasan yang kuat atas posisi struktur, incumbent dan pendatang baru. Jika Luthfi mengatakan cek ombak, imbuh dia, maka pernyataan yang bersangkutan tidak elok dan kurang strategis.
Sebab, menurut Alam, akan lebih banyak risiko dan madorot politiknya bagi PKB dibanding manfaat yang mungkin diperoleh.
“Ketika Luthfi menyampaikan tentang nomor urut caleg PKB Kabupaten Cirebon, Luthfi sebagai apa di DPC? Tidak ada kewenangan sama sekali yang dimiliki oleh Luthfi di DPC. Ini seperti mempertontonkan bahwa soal strategi dan nomor urut ada di tangan Luthfi sebagai dalang. Sementara Luthfi bukan struktur apa pun di DPC. Jadi jaga mulutnya jangan asal jeplak!” tegas Alam.
Ia mengaku sangat kecewa dan dilecehkan terkait penomoran bacaleg oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon. Selain dirinya dan beberapa incumbent yang telah ditempatkan di nomor sepatu (nomor besar, red) banyak juga kader kawakan dan keturunan pejuang PKB lainnya yang bernasib sama.
“Dua anak deklarator PKB, Gus Sam’un Nasiruddin putra dari Almarhum Romo KH Nasiruddin Shiddiq atau Mbah Kuwu Nasir Ponpes An Nasher Kaliwadas juga mendapat nomor urut sepatu,” ungkapnya.
Alam mengatakan, semua orang mengtahui sepak terjang ayahnya yakni KH. Muntakhobul Fuad, pascareformasi 1998.
“Beliau turut mendorong PBNU mendirikan partai politik bersama para ulama dan habaib se-Cirebon raya,” ungkapnya.
Namun, kata dia, balasan DPC PKB Kabupaten Cirebon terhadap dirinya yang juga incumbent menempatkannya di nomor sepatu. Hal itu, kata dia, bukan hanya pelecehan bagi dirinya, tetapi menyangkut marwah partai dan keluarga besarnya juga.
“Tidak papa, mungkin kepengurusan PKB dan Luthfi telah menjegal saya untuk menempati nomor urut yang layak. Tapi kecintaan dan hormat saya terhadap PKB sebagai parpol warisan ulama tidak akan luntur sedikit pun. Pengurus bisa berganti, tapi PKB tetap di hati,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, mantan ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Moh Luthfi menilai kondisi partainya saat ini sedang baik-baik saja dan siap meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.
“Tidak ada jual beli nomor urut dan apa yang diputuskan DPC PKB Kabupaten Cirebon soal penempatan nomor urut bacaleg, sudah menjadi kebijakan dan diambil berdasarkan pertimbangan politik. Bahkan, menjadi suatu hal yang wajar nomor urut 1 ditempati oleh ketua, sekretaris dan bendahara (KSB) DPC serta incumbent,” ujar Luthfi kepada awak media, Rabu, 24 Mei 2023.
Menurutnya, penomoran bacaleg di daftar calon sementara (DCS) hanya strategi untuk mengetes kondisi para bacaleg. Sebab, imbuh dia, pelaksanaan Pemilu 2024 masih belum dipastikan menggunakan sistem terbuka atau tertutup.***
