SUARA CIREBON – Kritikan tajam terus dialamatkan kader dan simpatisan yang kecewa kepada pimpinan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon.
Para kader kecewa dengan langkah DPC dalam menentukan nomor urut bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang telah menimbulkan kegaduhan dan konflik internal.
Salah satunya, kader senior PKB Kabupaten Cirebon, Nuroji Junaedi, yang mengaku sangat kecewa dengan cara pimpinan DPC (ketua, sekretaris dan bendahara, red) dalam menentukan nomor urut bacaleg yang terkesan ingin “mengubur” kader-kader senior dan pejuang partai.
“Saya sangat menyayangkan pimpinan DPC PKB Kabupaten Cirebon yang tidak segera meredam soal konflik penomoran ini, hingga isu dugaan jual beli nomor urut bacaleg jadi ramai. Yang seharusnya tidak sampai menjadi konsumsi publik,” ujar Nuroji kepada awak media, Minggu, 28 Mei 2023.
Ia bahkan mengkritik pernyataan Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kabupaten Cirebon, Zaenal Muttaqin ke sejumlah media, karena malah tidak membuat sejuk suasana.
“Pernyataan yang disampaikan (Zaenal Muttaqin, red) justru semakin membuat ketenangan warga PKB terusik, karena banyak yang bertolak belakang,” katanya.
Menurutnya, alasan yang dikemukakan Zaenak terkait strategi DPC dalam menempatkan bacaleg petahana (incumbent) di nomor urut besar agar PKB menang dan meraih kursi banyak di DPRD Kabupaten Cirebon, justru menyakiti para pejuang-pejuang PKB. Pasalnya, cara-cara seperti itu akan mengubur kader-kader PKB yang telah berjuang.
“Memang penomoran bacaleg ini bukan persoalan baru, bahkan menjadi rutinitas lima tahunan menjelang hajat pemilu,” ungkapnya.
“Akan tetapi dari pengalaman-pengalaman yang dulu, cara memberikan nomor urut bacaleg berdasarkan skor pengabdian dan sumbangsih kader terhadap partai,” imbuh Nuroji.
Nuroji menjelaskan, cara tersebut mendekati asas keadilan dan asas penghargaan kepada para kader. Jika penomoran bacaleg berdasarkan skor, maka menurut Nuroji, para bacaleg pun akan menerima dengan legawa.
“Tapi cara-cara yang disampaikan LPP DPC PKB Kabupaten Cirebon di media, lebih kepada cara-cara memaksakan kehendak atau cara-cara kapitalis,” tegas Nuroji.
Ia mengaku sependapat dan setuju PKB harus menang serta meraih kursi terbanyak di Pemilu 2024 mendatang.
“PKB memang harus menang. Tetapi kemudian tidak harus menggunakan cara yang tidak ada penghargaan atau tidak menghargai para kader yang sudah berjuang untuk partai,” tegasnya.
Nuroji mengatakan, sering melihat kader-kader yang all out untuk PKB, hingga meninggalkan keluarga demi kegiatan-kegiatan partai.
Menurut dia, kerja partai adalah kerja gratis yang tidak dibayar dan imbalannya hanya ketika duduk di parlemen.
“Namun ketika target lima tahunan yang ingin dia raih, tapi malah dikecewakan dengan sistem penomoran,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan, para bacaleg pastinya akan menerima jika sistem penomoran ditentukan dengan menggunakan skor.
“Artinya, orang-orang yang mengabdi ke PKB sekian lama, maka skornya sekian. Orang yang banyak sumbangsihnya terhadap PKB skornya sekian,” ujarnya.
“Tapi yang saya dengar sekarang ini, meski kader PKB baru, karena punya akses di DPP, maka nomornya menggilas orang-orang yang telah berjuang. Ini yang jadi persoalan,” imbuhnya.
Terlebih, lanjut dia, DPC membiarkan kekecewaan kader terus berkembang. Termasuk ada setoran ini dan itu, hingga muncul pula dugaan jual beli nomor urut bacaleg.
“Meski ini baru asumsi dari orang yang dikecewakan. Maka tentu kita maklumi,” ujarnya.
Menurutnya, situasi internal PKB Kabupaten Cirebon yang terus bergejolak, menjadi tidak sehat dalam berpartai.
Tentu, lanjut dia, harus ada langkah dan sikap dari pihak DPC PKB, agar kemenangan di Pemilu 2024 tetap bisa diraih.
“Yang saya harapkan, DPC PKB harus bersikap untuk mampu menenteramkan dan menyejukkan kader-kader PKB,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, Wasmien Janata saat dikonfirmasi terkait konflik yang terjadi di internal partainya, enggan berkomentar.
Ia mengaku DPC PKB tengah berduka, karena ayah dari Ketua DPC PKB, Jamil Abdul Latief, belum lama ini meninggal dunia.
“DPC masih berduka,” singkat Waswien melalui pesan WhatsApp-nya.
Diberitakan sebelumnya, polemik penentuan nomor urut bacal calon anggota legislatif (bacaleg) PKB Kabupaten Cirebon, tak kunjung usai.
Kondisi itu salah satunya dipicu adanya empat anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang kembali mencalonkan diri (bacaleg petahana) yakni H Tanung, Emha Syahirul Alam, Pandi dan H Mahmudi ditempatkan di nomor sepatu atau nomor besar yakni 4, 5 dan 6.
Selain mereka, beberapa putra pejuang PKB Kabupaten Cirebon yang ikut mendeklarasikan partai pun ditempatkan di posisi nomor sepatu.
Sedangkan nomor urut 1, 2 dan 3 di masing-masing dapil selain diisi KSB dan incumbent, juga kader-kader PKB yang dianggap baru, hingga muncul adanya dugaan jual beli nomor urut bacaleg.
Beberapa kader PKB dan petahana yang kecewa meluapkan kekesalannya lewat media. Sebab, protes mereka di internal partai tak digubris.
Hingga kini, dari unsur pimpinan DPC PKB, tidak ada satu pun yang mau bersuara terkait konflik yang tengah terjadi.*
