SUARA CIREBON – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mencatat, hingga Selasa, 30 Mei 2023, penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 sudah mencapai Rp1,09 triliun atau setara 26,28 persen.
Berdasarkan cacatan tersebut, penyerapan anggaran tahun 2023 ini lebih maksimal dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
Kepala BKAD Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati mengatakan, tahun 2023 ini penyerapan APBD hingga Mei sudah di atas 20 persen.
Kondisi tersebut, kata dia, sangat berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih berada di bawah 10 persen periode yang sama.
“Penyerapan APBD tahun lalu, hingga Mei masih di bawah 10 persen. Tetapi sekarang sudah lebih dari 20 persen. Kami optimis tahun ini penyerapan bisa 100 persen,” kata Sri Wijayawati, Selasa, 30 Mei 2023.
Salah satu faktor kenaikan angka penyerapan tersebut terjadi karena lelang pekerjaan pembangunan infrasktruktur dipercepat.
Bahkan, beberapa pekerjaan infrastruktur bagi masyarakat ini sudah mulai proses pengerjaan.
Sri mengatakan, sebagian besar APBD yang sudah terserap itu dialokasikan untuk proses perbaikan puluhan jalan rusak di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon dan gaji pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Penyerapan harus segera dilakukan agar segera dinikmati masyarakat. Jadi, APBD yang dikelola pemerintah daerah itu milik masyarakat,” kata Sri.
Berdasarkan catatan BKAD Kabupaten Cirebon, jumlah anggaran untuk belanja daerah pada 2023 sebanyak Rp4,1 triliun.
Dari angka tersebut, belanja pegawai mendominasi sebesar Rp1,73 triliun. Sementara, anggaran untuk belanja barang dan jasa hanya Rp855,5 miliar serta anggaran belanja bantuan sosial Rp10,9 miliar.
Tahun ini pun, Kabupaten Cirebon kembali mengalami defisit lantaran pendapatan daerah sebesar Rp3,486 triliun.
Bupati Cirebon, H Imron, mengatakan, belanja pegawai masih mendominasi lantaran kemampuan keuangan daerah sebagian besar untuk belanja pegawai.
Imron menyebut, dalam dua tahun terakhir Pemkab Cirebon mempunyai kewajiban untuk membayar gaji PPPK yang dinilai cukup berpengaruh.
“Tetapi itu adalah hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Harus diutamakan dan tidak bisa diganggu walaupun itu berpengaruh,” kata Imron.
Imron menambahkan, tahun depan Pemkab Cirebon bakal memprioritaskan penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan.
“Tahun 2024 kami akan fokus bangun jalan,” tandasnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
