SUARA CIREBON – Ribuan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Cirebon berkumpul di GOR Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa, 30 Mei 2023.
Dalam pertemuan dengan agenda pembinaan tersebut, PPKBD curhat ke Bupati Cirebon meminta fasilitas yang diyakini bisa mendukung tugas mereka sebagai kepanjangan tangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, dalam mengajak masyarakat untuk sadar keluarga berencana (ber-KB).
Kepada Bupati Cirebon, H Imron, ribuan PPKBD curhat meminta dukungan fasilitas berupa sepeda dan smart phone (telepon pintar) jenis HP android.
Menanggapi hal itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni menilai, curhatan tersebut wajar dan rasional karena sesuai dengan tugas yang mereka emban.
Namun, lanjut Eni, untuk merealisasikan keinginan PPKBD tersebut, sangat bergantung ketersediaan anggaran.
“PPKBD jumlahnya ada 2.700 se-Kabupaten Cirebon. Mereka kepanjangan tangan dari DPPKBP3A untuk ikut mengendalikan penduduk supaya masyarakat mau ber-KB,” ujar Eni.
Selain mengajak masyarakat ber-KB, menurut Eni, PPKBD juga terlibat dalam penanganan stunting, melakukan pendampingan baik kepada calon pengantin, ibu hamil hingga pendampingan pascabersalin dan balita.
“Rumah mereka dengan penduduk di RT atau RW lain kan cukup jauh, makanya tadi ada curhatan minta sepeda,” kata Eni.
Sedangkan terkait curhatan PPKBD meminta smart phone, menurut Eni, hal itu dibutuhkan untuk tugas yang berkaitan dengan aplikasi elektronik siap nikah siap hamil (elsimil).
“Mungkin karena hp mereka jadul jadi ingin punya hp sendiri yang khusus untuk program elsimil,” terangnya.
Eni mengatakan, pihaknya akan mencoba untuk mengajukan anggaran untuk memenuhi permintaan PPKBD tersebut ke Bappelitbangda dan DPRD. Jika pengajuan tersebut diterima, itu berarti curhatan PPKBD didengar dan terlaksana.
“Karena di kabupaten lainpun ada yang memberi sepeda motor atau sepeda untuk akses ke penduduk yang jauh. Hanya saja, keinginan itu ya kembali lagi ke anggaran,” kata Eni.
Selain itu, PPKBD juga meminta Perda Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) diubah agar biaya bongkar pasangnya bisa lebih rendah.
Pasalnya, masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menjangkau MKJP dengan standar biaya yang ada saat ini.
Berita Terkait
“Tidak semua punya BPJS, kenyataannya memang banyak masyarakat yang tidak punya BPJS sehingga pada saat mau angkat implan atau IUD harus sesuai Perda. Makanya mereka minta ke Bupati supaya diubah lebih ringan lagi,” pungkasnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
