SUARA CIREBON – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti banyaknya jalan rusak yang terjadi di Kabupaten Cirebon.
Golkar menganalogikan kondisi jalan rusak di Kabupaten Cirebon ibarat orang yang tengah naik kendaraan sambil tertidur.
“Kalau kita tertidur di kendaraan kemudian terbangun berarti sudah masuk di wilayah Kabupaten Cirebon. Itu terkenal di masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi.
Berita Terkait
Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan pandangan fraksinya dalam Sidang Paripurna DPRD Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa, 6 Juni 2023.
Golkar menilai, kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon yang sangat parah, menandakan Bupati Cirebon seolah tidak memiliki ide untuk menyelesaikan persoalan.
Hal itu berkaca pada jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang angkanya mencapai Rp200 miliar lebih.
“Jadi kami melihat, Bupati terkesan tidak punya ide atau niatan membangun infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon yang kondisinya sangat memprihatinkan,” ucapnya.
Realisasi belanja dari tahun ke tahun, menurut Khanafi, selalu terealisasi kurang dari 99 persen. Pihaknya tidak memahami, kenapa selalu terjadi demikian.
Sehingg, kata dia, hal ini memunculkan pertanyaan, apakah ada unsur kesengajaan agar dinas atau SKPD terkesan mengefisienkan anggaran atau agar ada silpa.
Fraksi Golkar pun menyampaikan keprihatinan terkait situasi ekonomi di Kabupaten Cirebon yang semakin serba mahal.
Padahal, kata dia, tugas utama pemerintah daerah adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
Tapi tidak juga diartikan sempit dengan seremoni bagi-bagi sembako dan santunan untuk kelompok tertentu.
“Akan tetapi program yang riil dan langsung berimbas signifikan pada peningkatan daya beli masyarakat yang diimbangi dengan penurunan harga kebutuhan pokok. Itu harus anda pikirkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana menjelaskan ada beberapa poin yang disampaikan dari masing-masing fraksi. Salah satunya seperti kondisi jalan rusak hingga minimnya pelayanan pembuatan KTP.
“Itu sudah menjadi rahasia umum. Blankonya habis,” kata Rudiana.
Menurutnya, semua itu akan menjadi masukan positif yang perlu mendapat pencermatan. Apakah karena penyaluran dari Kemendagrinya yang terbatas, atau seperti apa.
“Kita tunggu saja nanti jawaban dari bupati besok,” ucapnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
