SUARA CIREBON – Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kehilangan pegawai. Mereka pensiun, berakhir masa tugasnya. Sehingga, banyak posisi yang harus kosong.
Pemkab Cirebon pun tidak bisa berbuat banyak, mengingat prioritas dari pemerintah pusat masih berkutat pada tenaga pendidikan dan kesehatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmi Rivai MPd menjelaskan Pemkab Cirebon sudah berada di fase sudah sangat urgen. Meskipun pengajuan itu sudah dilakukan, namun belum bisa dieksekusi.
“Untuk kebutuhan pegawai, kita sangat urgen dan kita sudah mengajukan, baik yang kaitan dengan analis pranata komputer. Yang sekarang sudah masuk ke dunia digital, kita masih kekurangan,” kata Hilmi, Senin, 3 Juli 2023.
“Termasuk tenaga-tenaga teknis di PUTR, tenaga tekhnis di DPKPP dan Lingkungan Hidup, kita masih sangat kekurangan,” lanjutnya.
Berita Terkait
Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan, melakukan pengangkatan untuk ASN. Yakni ASN PPPK. Tapi, prioritasnya, bukan untuk pegawai perkantoran. Tentu, Pemkab di daerah menyesuaikan arahan dari pusat.
“Kita masih memprioritaskan pada tenaga guru dan kesehatan,” ujar Hilmi.
Ia berharap ke depannya pemerintah memberikan kesempatan juga untuk tenaga yang lainnya. Karena antara tenaga fungsional dan tenaga yang secara tekhnis dibutuhkan itu sama-sama pentingnya.
“Kita sudah sangat urgen. Jangankan bicara dinas, di Setda saja seperti di asisten 2, itu jumlah PNS ASN nya atau PPPK nya hanya 30 persen. Sementara tenaga honorernya ada 70 persen,” ungkapnya.
Artinya, kata Hilmi, kebutuhannya sudah sangat urgen. “Minimalnya fifty-fifty lah. ASN-nya 50 persen, honorernya 50 persen,” katanya.
Terlebih, Hilmi menjelaskan, MenpanRB sudah menegaskan pada tahun 2023 akhir, persoalan honorer sudah harus terselesaikan.
“Kita berharap tidak hanya selesai pada persoalan tenaga honorernya saja tapi selesai juga tenaga yang lain,” tuturnya.
Terpisah, Kabid Pengadaan dan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ramdan SAp menjelaskan untuk data riil kebutuhan pegawai pemerintah bukan di bidangnya. Sehingga data riil kebutuhan pegawai belum bisa diinformasikan.
“Kami lagi coba penuhin dengan PPPK tapi sementara untuk pelayanan dasar dulu. Guru dan tenaga kesehatan untuk tenaga teknis bertahap. Untuk PNS daerah moratorium. Sementara hanya untuk sekolah kedinasan. Itupun di pusat,” pungkasnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
