SUARA CIREBON – Perkembangan terbaru penyelidikan kasus pimpinan Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, pemerintah menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Informasi terkini, Selasa 12 Juli 2023, tak hanya TPPU (pencucian uang), pemerintah juga mengulik sampai kepemilikan tanah dari pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang dan keluarganya.
Menkopolhukam, Mahfud MD mengungkapkan, penyelidikan terhadap Al Zaytun dan Panji Gumilang juga mengaitkan dugaan pencucian uang (TPPU) dan kepemilikan tanah.
“Kami terus menyelidiki soal dugaan TPPU atau pencucian uang, termasuk aset kekayaan Al Zaytun berupa tanah dari Panji Gumilang dan keluarganya,” tutur Mahfud MD.
Hasil penelusuran dengan melibatkan Kementrian Agraria, pemerintah mengendus ada 295 sertifikat aset berupa tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarga pimpinan Al Zaytun tersebut.
Aset berupa tanah baik atas nama langsung Panji Gumilang maupun keluarganya itu tersebar di berbagai daerah dengan luas mencapai ribuan hektare.
Luasnya mencapai puluhan ribu hektare. Baik atas nama langsung Panji Gumilang, istri, termasuk anak-anaknya. Ada 295 bidang sertifikat yang tersebar.
Tidak saja di areal Al Zaytun , tetapi juga tersebar di berbagai tempat di wilayah Indonesia.
“Kita menemukan ada 295 sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Puluhan ribu hektar tersebar di berbagai tempat,” tutur Mahfud MD.
Mahfud MD juga mengungkapkan dugaan pidana lain berupa TPPU atau pencucian uang terkait pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang.
“Ada dugaan TPPU. Kita bekerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan). Temuan ini disampaikan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti ke penyidikan,” tutur Mahfud MD.
Terkait dugaan TPPU, PPATK bahkan telah membekukan atau memblokir seluruh rekening atas nama Panji Gumilang atau nama-nama lain terkait dengan pimpinan Al Zaytun tersebut.
Untuk soal dugaan pencucian uang, pemerintah meminta agar dilakukan audit terhadap Pesantren Al Zaytun.
“Misalnya soal penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Siswa). Kita minta ada audit kelembagaan dan perorangan terkait Al Zaytun dan Panji Gumilang,” tutur Mahfud MD.***
