SUARA CIREBON – Pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan yang menilai kurang diminatinya SDN Mulyasari, Kecamatan Losari, karena kurangnya inovasi dari pihak sekolah, ditepis pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon.
Kepala Bidang SD Disdik Kabupaten Cirebon, Ade Kandar mengatakan, kalaupun performa sekolah diterjemahkan dengan sarana prasarana, dipastikan itu bukan faktor utama sekolah tersebut kekurangan siswa.
“Sarpras itu bukan penyebab utama. Yang paling banyak berpengaruh karena banyaknya sekolah swasta,” kata Ade Kandar, Senin, 31 Juli 2023.
Namun, Ade mengakui, secara umum ruang kelas yang dalam kondisi rusak parah se-Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi.
“Ruang kelas yang dalam kondisi rusak parah, totalnya di angka 400-an. Itu di luar dari klasifikasi kerusakan ringan,” ujar Ade.
Ade menjelaskan, tahun ini sudah ada anggaran untuk perbaikan sarpras di beberapa sekolah yang berasal dari berbagai sumber.
“Mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pagu Indikatif Sektoral (PIS), Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) hingga Pokir Dewan. Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan rehab bisa menarik kepercayaan publik,” harapnya.
Ia mengakui sejauh ini kondisi Sarpras memang tidak seimbang antara sekolah yang ada dengan anggaran yang tersedia. Di tahun ini hanya ada beberapa lokasi saja yang dijadwalkan mendapat kucuran anggaran pemerintah.
“Totalnya di kisaran 105 paket. Anggaran dari PIS, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tercatat hanya ada 8 sekolah. Itu diperuntukan untuk rehab, nilainya Rp1,4 miliar,” katanya.
Sementara untuk anggaran yang bersumber dari PIK, lanjut Ade, diperuntukan untuk rehab 10 sekolah.
“Selain rehab gedung sekolah, juga rehab jamban untuk 4 sekolah. Ada juga pembangunan jamban baru untuk 16 sekolah, ruang kelas baru (RKB) 1 sekolah, mebeler sekolah 1 dengan total nilai anggaran PIK sebanyak Rp1,9 miliar,” ujarnya.
Sementara dari pokir dewan, rehab sekolah jumlahnya cukup banyak yakni sekitar 43 sekolah. Anggaran pokir dewan untuk sektor pendidikan meliputi rehab 43 sekolah berikut, rehab jamban untuk 9 sekolah dan RKB untuk 5 sekolah.
“Kemudian pembangunan jamban baru untuk 17 sekolah. Perpus 1 sekolah. Rehab kantor 1, yakni SDN 2 Warujaya, Depok. Semua itu, menghabiskan anggaran kurang lebih Rp11,1 miliar,” terangnya.
Adapun anggaran DAK, nilainya lebih besar dengan total di angka Rp14 miliar. Anggaran dialokasikan khusus bagi 11 sekolah.
“Untuk revitalisasi 11 sekolah. Nanti, ke 11 sekolah ini tidak akan mendapatkam bantuan dari DAK lagi selama lima tahun. Makanya, kualitas pembangunan sekolah harus diperhatikan. Jangan asal-asalan,” tegasnya.
Terkait SDN 1 Mulyasari yang viral karena hanya mendapat 1 siswa baru, menurut Ade, Disdik tengah mempertimbangkan sejumlah langkah.
“Apakah dilakukan merger atau seperti apa, masih kita pertimbangkan,” pungkasnya.***
