SUARA CIREBON – Pemkab Cirebon kembali memperoleh alokasi formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023 ini. Alokasi formasi PPPK tahun ini merupakan yang tertinggi di Jawa Barat, dimana jumlah formasinya mencapai sebanyak 4.017 orang.
Jumlah formasi tersebut terdiri dari tenaga pendidikan (guru) sebanyak 1.804 orang, tenaga kesahatan (nakes) 2.130 orang dan sisanya formasi tenaga teknis sebanyak 83 orang.
Sebelumnya, sebanyak 4.433 PPPK telah diambil sumpah dan janjinya oleh Bupati Cirebon, H Imron, MAg, belum lama ini. Ribuan PPPK tersebut merupakan angkatan 2021, 2022 dan 2023 yang terdiri dari formasi nakes 183 orang, guru 4.130 orang, dan tenaga teknis 120 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, H Hendra Nirmala mengatakan, formasi tahun ini sebanyak 4.017 merupakan prestasi Bupati Imron.
Dengan terangkatnya semua formasi ini, menurut Hendra, berarti kebutuhan dasar untuk pelayanan dasar di dua formasi yakni nakes dan guru di Kabupaten Cirebon sudah memenuhi kebutuhan.
Setelah dilantik, lanjut Hendra, kebutuhan dasar pegawai di semua sekolah mulai dari SD hingga SMP, Puskesmas dan dua rumah sakit, terpenuhi.
“Jadi kita tinggal memikirkan kebutuhan teknis. Kalau teknis yang lain bukan kebutuhan dasar, karena tidak berhubungan langsung dengan masyarakat,” terang Hendra.
Menurut Hendra, nantinya masyarakat Kabupaten Cirebon yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, maka akan dilayani oleh nakes yang profesional. Hal itu, karena status dan gaji nakes sudah jelas.
“Nah, ketika ingin mencerdaskan masyarakat, sekarang pun gurunya sudah digaji dengan gaji yang layak. Dan itu semua prestasi Pak Bupati, dan sudah selesai di tahun 2023 ini, tinggal menunggu pengukuhan angkatan 2023 di tahun 2024,” kata Hendra.
Ia menjelaskan, pengangkatan PPPK berbagai formasi ini merupakan terbanyak ketiga se-Jawa Barat, bahkan mungkin se-Indonesia. Dimana, urutan pertama adalah Provinsi Jawa Barat, kedua Kabupaten Bogor dan ketiga Kabupaten Cirebon.
“Secara kuantitas kita bolehlah nomor tiga, tapi kualitas nomor satu, pokoknya kalau kualitas Kabupaten Cirebon paling ideal,” kata Hendra.
Itu semua, imbuh Hendra, karena Bupati Imron sadar bahwa ASN merupakan mesinnya birokrasi. Sehingga, lanjut Hendra, kalau mesinnya mumpuni, maka birokrasinya juga pasti mumpuni.
“Apalagi pelayanan dasar, itu kelebihan Pak Bupati kita,” ungkapnya.
Terpisah, Bupati Cirebon, H Imron, mengatakan, Kabupaten Cirebon memang sangat membutuhkan ASN PPPK dalam jumlah optimal sesuai kebutuhan.
“Kita sangat membutuhkan ASN untuk PPPK dalam jumlah optimal sesuai dengan kebutuhan,” kata Bupati Imron.
Menurut Imron, pengangkatan PPPK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. PPPK yang dilantik merupakan bagian dari ASN yang ditempatkan pada bidang pendidikan, teknis, dan tenaga kesehatan.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
