SUARA CIREBON – KPU Jawa Barat menargetkan tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu 2024 melebihi target nasional.
Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni mengatakan, saat ini jumlah pemilih di Jawa Barat mencapai 35.714.901 hak pilih. Dengan jumlah tersebut, menurut Umi, pemilih di Jawa Barat tercatat yang terbanyak di Indonesia.
“Dengan jumlah pemilih Jawa Barat sebanyak 35,7 juta, artinya sama dengan 17 persen jumlah pemilih se-Indonesia,” kata Umi Wahyuni saat menghadiri Bimbingan Teknis Terpadu Pengelolaan Logistik dan Keuangan untuk Pemilu 2024 bagi KPU Kota/Kabupaten dan PPK se-Provinsi Jawa Barat di Hotel Aston, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selasa, 12 Desember 2023.
Selain menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak se-Indonesia, menurut Umi, jumlah badan adhoc penyelenggara pemilu di Jawa Barat lebih dari 1,3 juta.
“Dengan jumlah yang tidak sedikit itu, kami meminta seluruh badan adhoc dapat bersinergi dengan semua stakeholder,” katanya.
Melalui sinergitas yang dilakukan badan adhoc, pihaknya berharap, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat saat Pemilu 2024 nanti.
“Kami menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Jawa Barat pada Pemilu 2024 berada di angka 85 persen, lebih tinggi dari tingkat partisipasi nasional yang berada di angka 82 persen,” kata Umi.
Menurut Umi, jelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal 63 hari lagi, pihaknya terus melakukan persiapan semua penyelenggara di semua tingkatan.
Umi meminta seluruh penyelenggara harus solid dan kompak dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menyebut banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Jawa Barat.
“Mengingat luasnya wilayah Jawa Barat, sosialisasi tidak mesti dilakukan melalui tatap muka. Untuk bersosialisasi berkegiatan kita juga menggunakan media-media yang hari ini menyasar pada pemilih pemula, karena 43 persen pemilih pemula kita itu, merupakan partisipasi di Pemilu 2019 kemarin,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Umi, saat ini tahapan Pemilu 2024 beririsan dengan pilkada. Meski demikian, pihaknya meyakini semua penyelenggara pemilu di semua tingkatan bisa mengkoordinir pelaksanaan pemilu.
“Sehingga hajat bersama ini bisa dituntaskan. Hari ini kita masih menggunakan regulasi pilkada serentak di November 2024,” terangnya.
Menurut Umi, terkait pelaksanaan Pilkada pihaknya masih menunggu regulasi terbaru. Meski demikian, secara anggaran pihaknya sudah siap bahkan sudah menandatangani NPHD.
Sementara itu, Devisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Ari Nazarudin menyampaikan, saat ini pihaknya sedang disibukkan dengan logistik. Sesuai dengan rencana, untuk pengadaan logistik tahap 1 yang terdiri dari kotak suara, segel, tinta, segel plastik sudah selesai terdistribusikan.
“Di bidang kita sekarang memasuki pengadaan logistik tahap 2 yang terdiri dari surat suara caleg dari semua jenis. Sedangkan untuk surat suara pilpres lagi berproduksi,” pungkasnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
