SUARA CIREBON – Penyaluran bantuan beras cadangan pangan Pemerintah yang didistribusikan oleh Perum Bulog melalui PT Pos Indonesia, tidak sedikit menuai polemik di beberapa daerah. Pasalnya, masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan berupa beras 10 kg.
Bahkan, ramai pula bansos yang disalurkan menjelang hari pencoblosan pemilu 2024 ini bernuansa politis.
Kepala Bulog Kantor Cabang Cirebon, Imam Firdaus Jamal, menyampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan dalam bentuk beras menggunakan cadangan pangan pemerintah.
“Direncanakan ada dua tahap penyaluran yaitu bulan Januari-Maret, dan tahap kedua itu bulan April hingga Juni,” terang Imam, Senin, 5 Februari 2024.
Dijelaskannya, untuk satu bulan alokasi di seluruh wilayah kerja perum Bulog Kantor Cabang Cirebon sendiri, itu kurang lebih sekitar 6.000 ton beras, atau ada sekitar enam ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di empat kota/kabupaten.
Dari jumlah penerima manfaat tersebut, Kabupaten Cirebon merupakan daerah dengan penerima terbanyak, yakni berjumlah 280 ribu penerima.
“Nah untuk penyaluran tahap awal di bulan Januari ini realisasi hingga pagi ini (kemarin,red) sudah mencapai sekitar 98,54 persen, target kami minggu ini penyaluran sudah tuntas 100 persen sebelum pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari mendatang,” katanya.
Imam memastikan posisi stok cadangan beras pemerintah yang ada di Perum Bulog Kacab Cirebon sekarang kurang lebih ada 13.5 ribu ton yang sudah ada di gudang Bulog, dan menunggu sekitar 2 ribu ton beras yang akan didatangkan. Sehingga, total cadangan beras pemerintah di Perum Bulog Kacab Cirebon ada sekitar 15 ribu ton beras.
“Tentunya dengan stok beras yang ada tersebut, dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan dan kebutuhan lainnya, apabila memang diperlukan untuk kegiatan yang sifatnya gerakan pangan murah atau pun operasi pasar,” ujarnya.
Imam menyampaikan, banyaknya keluhan warga yang tidak mendapatkan saat penyaluran, dirinya menyebut, bantuan pangan beras tahun 2024 menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Sehingga, lanjutnya, jika merujuk kepada petunjuk teknis penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2024 tersebut, dimungkinkan adanya warga yang tidak mendapatkan bantuan.
Guna pemutakhiran data, dirinya menyarankan teman-teman kewilayahan di desa bisa segera berkordinasi berjenjang ke dinas terkait, jika kedapatan ada warga yang dikategorikan layak namun belum mendapatkan.
“Jadi untuk pemutakhiran data pihak desa bisa mengusulkan data penerima ke dinas terkait,” katanya.
Imam menjelaskan, apabila saat penyaluran terdapat pergantian penerima manfaat dikarenakan berbagai hal seperti meninggal dunia atau memang sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya, sementara terdata sebagai penerima, hal itu bisa di kordinasikan dengan transporternya, karena format berita acara serah terima penerima bantuan pangan pengganti tersedia, dan itu harus diketahui oleh pemerintah desa dan transporternya.
“Sejauh ini belum dapat laporan penambahan atau adanya pergantian, tetapi biasanya berita acara pengganti itu dilaksanakan pada saat penyaluran oleh transporternya,” tandasnya.
Kendati demikian, Imam menegaskan, sesuai juknis program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima manfaat.
“Sehingga mudah-mudahan program ini bisa membantu penerima manfaat di tengah situasi gejolak harga pangan,” pungkasnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
