SUARA CIREBON – Mal Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Cirebon dinilai belum optimal. Hal itu terlihat dari jumlah pelayanan setiap harinya yang hanya berjumlah puluhan hingga ratusan saja.
Kritik tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas saat melakukan sidak ke MPP Kabupaten Cirebon milik Pemkab Cirebon, Senin, 4 Maret 2024.
Menurut Azwar Anas, usai diresmikan secara virtual beberapa tahun lalu, hingga kini MPP Pemkab Cirebon masih belum optimal.
Secara tegas, ia menuturkan tingkat kunjungan di MPP Pemda Kabupaten Cirebon terbilang rendah. Hal itu lantaran rata-rata tingkat kunjungan di MPP tersebut hanya 50 sampai 200 pelayanan saja.
“Karena rata-rata kunjungan di MPP ini cuma 50 sampai 200 orang per hari,” ujar Azwar Anas.
Ia menerangkan, ada dua kemungkinan penyebab sepinya kunjungan ke MPP. Kemungkinan pertama, bisa jadi karena masyarakat sudah menggunakan sistem pelayanan digital yang bisa dilakukan dari rumah.
Kedua, bisa juga karena pelayanan MPP tidak tersosialisasikan dengan baik, atau pelayanannya tidak terintegrasi sehingga masyarakat menjadi malas untuk datang ke MPP.
“Untuk mengetahui penyebab sepinya MPP Pemda Kabupaten Cirebon ini nanti saya minta untuk dinilai,” kata Azwar Anas.
Ia menyampaikan, sebenarnya sepi atau ramainya MPP ini bisa dilihat dari parkiran kendaraan sebagai indikator tingkat kunjungan masyarakat ke MPP.
Di MPP Pemkab Cirebon ini dirinya melihat banyaknya mobil pemda yang terparkir. Itu berarti, yang banyak berkunjung ke MPP adalah pegawai pemda, bukan masyarakat.
Terlebih, saat dirinya menanyakan tingkat kunjungan kepada petugas di tiap tenant yang ada, diketahui hanya tiga, lima sampai 10 orang saja per harinya.
“Saya pernah jadi Bupati Banyuwangi 10 tahun, dan kantor MPP di sana rata-rata sehari bisa 4.000 orang,” terangnya.
Ia mengharapkan, peran MPP ke depan bisa menjadi pilihan dan andalan masyarakat, ketika datang segala urusan bisa selesai. Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar birokrasi bisa memberikan dampak dan tidak berbelit.
“Presiden mengarahkan untuk digitalisasi birokrasi yakni birokrasi yang lincah,” tegasnya.
Tolok ukur digitalisasi pelayanan yang dilakukan Pemda, menurut dia, bukan karena banyaknya aplikasi. Karena itu, saat ini pemerintah melarang pemda membuat aplikasi baru.
Hal yang bisa dilakukan pemda adalah membuat satu portal layanan agar masyarakat tidak merasa kebingungan untuk bisa mendapatkan hak pelayanan publik.
“Dalam tiga bulan nanti sesuai arahan dan perintah Presiden, seluruh kementerian dan lembaga termasuk pemda yang memiliki ratusan aplikasi harus membuat satu portal layanan sehingga rakyat cukup masuk satu pintu,” paparnya.
Meski Kabupaten Cirebon tidak masuk ke dalam pilot projek MPP digital dalam layanan satu portal, namun sudah seharusnya Pemkab Cirebon selalu membuat inovasi pelayanan publik yang cepat dan akurat.
“Sekarang masalahnya bukan hanya SDM, masalahnya cuma satu karena banyaknya aplikasi karena di Indonesia ada 27 ribu aplikasi,” ucapnya.
Azwar Anas menambahkan, untuk tingkat nasional pemerintah sedang membuat government technology (Govtec) yang mengintegrasikan layanan publik. Govtec tersebut ditargetkan rampung pada bulan Oktober mendatang.
Sambil menunggu portal nasional selesai, ia berharap Pemkab Cirebon menggandeng Diskominfo dan ahli IT menuju ke arah tersebut.
“Karena sekarang sudah tidak boleh lagi bikin aplikasi baru tapi harus di interoperabilitaskan karena masyarakat nanti bingung,” tandasnya.
Bupati Cirebon, H Imron, MAg mengakui, MPP Pemkab Cirebon masih belum optimal. Hal itu, disebabkan SDM dan peralatannya yang terbilang masih kurang. Selain itu, sepinya MPP juga disebabkan karena masyarakat dari wilayah timur Cirebon sudah terfasilitasi hal pelayanannya di wilayah timur.
“Jadi wajar kalau di sini sepi,” kata Imron.
Bukan hanya itu, anggaran yang terbatas juga membuat pelayanan di MPP masih belum maksimal. Bahkan, ia pun mengeluhkan kondisi minimnya anggaran tersebut.
Kendati demikian, Imron memastikan pihaknya bakal segera melaksanakan instruksi Menteri PAN/RB tersebut. “Untuk mengambil nomor antrean juga masih manual karena kita belum punya anggarannya,” ungkapnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
