SUARA CIREBON – Proses pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 tengah bergulir dan makin mendekati ke tahapan penting seperti pencalonan.
Kang Dedi Mulyadi (KDM) selaku anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), memberi peringatan dan pesan penting.
Ditujukan kepada para kuwu dan para pengurus APDESI di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Jawa Barat.
KDM memperingatkan kepada seluruh pengurus APDESI bisa menjaga suasana kondusif di seluruh desa di Tanah Air termasuk di Jabar.
Mantan Bupati Purwakarta, Jabar itu menekankan pentingnya soal netralitas kuwu atau kepala desa yang menjadi anggota APDESI.
Kang Dedi Mulyadi melarang agar jangan ada deklarasi dukungan dari APDESI dukungan terhadap salah satu calon kepala daerah, baik calon bupati maupun gubernur.
Menurut KDM yang juga anggota MPO APDESI, menekankan bahwa institusi atau kelembagaan, tegas organisasi APDESI tidak boleh mendeklarasikan dukungan terhadap para calon kepala daerah.
“Harus jaga marwah APDESI. Secara kelembagaan, organisasi APDESI harus netral. Peran pentingnya pada pilkada ialah menjaga kondusifitas di tiap desa agar pilkada serentak berjalan lancar, aman dan demokratis,” tutur KDM.
Kang Dedi Multadi memberi peringatan itu menyusul adanya pernyataan dukungan dari APEDSI Jabar terhadap dirinya di Garut beberapa saat lalu.
“Belajar dari yang terjadi di Garut. Meski itu dukungan ditujukan ke saya untuk Pilgub Jabar, namun tetap, saya minta dan mengingatkan agar APDESI netral,” tutur KDM.
Calon anggota DPR RI terpilih pada Pemilu 2024 lalu itu menjelaskan, bahwa tidak elok sebuah organisasi pemerintahan melakukan deklarasi dukungan kepada salah satu calon di Pilkada 2024.
“Meski seperti yang di Garut, itu ditujukan ke saya untuk Pilgub Jabar, tapi saya tetap minya teman-teman kuwu di APDESI untuk tetap netral. Kewajibannya menjaga kondusifitas di desa masing-masing,” tutur KDM.
Ia menjelaskan pentingnya netralitas bagi APDESI. Sebab jika itu dibiarkan, nanti muncul banyak deklarasi mengatasnamakan organisasi.
“Kalau APDESI mendeklarasikan, nanti APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) bisa juga mengikuti. Bisa jadi nanti ada asosiasi gubernur juga ikut-ikutan,” tutur KDM.
Pria yang selalu mengenakan setelan pangsi warna putih-putih itu menjelaskan, dukungan terhadap salah satu calon memang menjadi hak pribadi seseorang, termasuk para kuwu ataukepala desa.
Namun tidak seharusnya dibawa ke ranah institusi organisasi. KDM pada dasarnya tak ingin dukungan itu nanti malah bisa dipolitisasi.
“Pemerintah desa fokus melakukan pembangunan desa, membuat roadmap pembangunan. Sehingga uang yang mengalir ke desa baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat bisa bermanfaat menstimulasi kemajuan desai,” tuturnya.
Kang Dedi Mulyadi optimis, jika hal tersebut bisa dilakukan maka satu pemerintahan seorang kepala desa bisa menyelesaikan pembangunan oeting di desanya.
KDM juga meminta APEDSI fokus untuk melakukan penataan desa. Misalnya soalnya perlu ada semacam peraturan desa untuk penataan tata ruang desa.
“Tata ruang desa itu penting. Supaya investor atau siapa saja yang mau menanamkan modal di desa bisa lebih mudah. Tentu harus selaras dengan tata ruang di tiap-tiap kabupaten, kota maupun provinsi,” tuturnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
