SUARA CIREBON – Selembar foto lampiran surat yang diduga kuat dari DPP PDI Perjuangan dengan Nomor 6169/IN/DPP/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, beredar luas di masyarakat Kabupaten Cirebon melalui pesan WhatsApp.
Surat tersebut menggegerkan masyarakat, karena berisi sejumlah nama yang diduga kuat bakal mendapat rekomendasi sebagai bakal calon kepala daerah pada gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Dalam lampiran surat itu tercantum tujuh nama bakal calon kepala daerah dari enam kota di Jawa Barat. Pada nomor urut 1 tertulis nama Drs H Imron Rosyadi MAg sebagai bakal calon kepala daerah untuk Kabupaten Cirebon.
Berita Terkait
Nama lain yang muncul adalah bakal calon kepala daerah dari Bandung Barat, Cianjur, Kota Banjar, Kota Bekasi dan Kabupaten Indramayu yang tertulis nama Nina Agustina.
Masyarakat pun sontak menilai, lampiran surat itu adalah rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk nama-nama yang akan diusung pada Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Rudiana menyebut, lampiran surat dari DPP PDIP itu bukanlah surat rekomendasi, melainkan hanya hanya surat tugas.
“Sampai saat ini DPP PDIP belum mengeluarkan rekomendasi Bupati dan Wakil Bupati yang akan melakukan Pilkada serentak 2024. Nama-nama yang disebut dalam surat itu hanyalah surat tugas yang diberikan oleh DPP,” ujar Rudiana, Selasa, 4 Juni 2024.
Surat tugas itu, lanjut Rudiana, diberikan kepada tiga nama, yakni mantan Bupati Cirebon, H Imron, mantan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) serta anggota DPRD Provinsi Jabar Bambang Mujiarto.
Rudiana menepis kalau surat tersebut rekomendasi yang diberikan DPP PDI Perjuangan kepada Imron.
“Setahu kami, baru surat tugas saja, itu pun diberikan juga kepada Ayu dan Bambang. Tapi untuk Ayu, kita tunggu keputusan DPP, karena dia daftar ke parpol lain,” kata Rudiana.
Rudiana menjelaskan, meskipun Imron dan Bambang sudah diberikan surat tugas, tapi belum tentu juga mereka mendapatkan rekomendasi dari DPP. Pasalnya, saat ini akan ada survei dari DPP.
“Tujuannya mengetahui sejauh mana konsolidasi internal, komunikasi politik dengan parpol lain serta sosialisasi yang dilakukan masing-masing dari mereka yang sudah punya surat tugas. Jadi kalau DPP sudah mengeluarkan rekom, isinya pasti ada nama pasangan bupati dan calon bupati, ini kan hanya satu atau dua orang saja,” jelasnya.
Rudiana juga menambahkan, untuk sementara ini belum ada dari dua bakal calon itu yang dipanggil oleh DPP.
Sementara itu, salah seorang kader PDIP yang enggan disebut namanya mengatakan, meski surat tersebut bukan rekomendasi dan hanya surat tugas, namun biasanya rekomendasi DPP tidak jauh dari surat penugasan tersebut.
“Sesuai hasil Kongres IV incumbent lebih diutamakan, ditambah lagi sebagai bupati yang sekaligus ketua DPC partai Pak Imron mampu memenangkan PDI Perjuangan sehingga memperoleh 13 kursi. Jadi sudah sepantasnya beliau (Imron.red) direkomendasikan kembali menjadi Calon Bupati,” ujarnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, dari belasan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang mendaftarkan diri ke PDIP, telah terseleksi hingga menyisakan tiga nama yang saat ini tengah digodok di DPP untuk mendapat rekomendasi.
“Ketiga bacabup ini akan diminta laporan terkait komunikasi menyusun koalisi berikut mencari pasangan bacawabup dari parpol lain. Pasalnya minggu ini surat tugas dari DPP PDIP akan keluar,” kata Ono kepada awak media, Senin, 3 Juni 2024.
Ono menegaskan, yang akan keluar pada minggu ini adalah surat tugas dan bukan surat rekomendasi. “Jadi yang akan keluar pada minggu ini adalah surat tugas, bukan surat rekomendasi. Akan tetapi surat tugas kepada Bacabup. Surat tugas ini bisa saja keluar hanya satu, dua atau tiga, sesuai dengan jumlah Bacabup yang saat ini menjadi fokus DPP,” katanya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
