SUARA CIREBON – Kebutuhan dasar 92 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kabupaten Cirebon kini telah terpenuhi.
Hal itu menyusul diterimanya bantuan sosial (Bansos) Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon bersama Politeknik Kesejahteraan Sosial (Polteksos) Bandung Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Bantuan yang diterima puluhan PPKS tersebut berupa pemenuhan kebutuhan hidup layak, modal usaha, alat bantu penyandang disabilitas, dan perlengkapan sekolah.
Selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, bansos tersebut juga diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PPKS di Kabupaten Cirebon.
Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani menyampaikan, penyerahan bansos Atensi kepada 92 PPKS itu tersebar di tiga lokasi.
Rinciannya, bantuan diberikan kepada 32 PPKS melalui Dinsos Kabupaten Cirebon, kemudian diberikan kepada 35 PPKS melalui Yayasan Prama di Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, dan sebanyak 25 PPKS yang diserahkan melalui Yayasan Al Ma’rifah Desa Kedungbunder, Kecamatan Gempol.
Menurut Fitri, kegiatan penyerahan bansos Atensi ini merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang, yakni melalui bantuan. Ia menegaskan, bantuan tersebut sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan dukungan untuk menjalani hidup yang lebih layak.
“Para penerima diharapkan dapat mencapai keberfungsian sosial, baik sebagai individu, keluarga, maupun komunitas dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi masalah dalam kehidupan,” kata Fitri, Kamis, 20 Juni 2024.
Ia mengatakan, hasil asesmen para penerima bansos Atensi ini seusai dengan kriteria yang telah ditentukan. Karenanya, ia menjamin penyerahan bansos Atensi sesuai dengan target.
Menurut Fitri, bantuan yang diberikan merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Polteksos Bandung sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.
Bansos Atensi juga merupakan program yang baik. Pasalnya, Pemkab Cirebon belum mampu melakukan sendiri, akibat keterbatasan anggaran dan SDM. Kolaborasi pihaknya dengan Polteksos Bandung merupakan bentuk gotong royong agar PPKS naik kelas.
Ia berharap, kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depan. Sehingga akan lebih banyak lagi PPKS yang akan terbantu.
“Kami sangat siap menindaklanjuti MoU pengkaderan dengan Polteksos,” tandasnya.
Sementara, Direktur Polteksos Bandung Suharman mengatakan, Polteksos Bandung merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kemensos RI.
Selain fokus menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi pekerja sosial, Polteksos juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat.
“Bu Menteri Sosial menugaskan seluruh jajaran UPT di bawah Kemensos agar melaksanakan pelayanan langsung ke masyarakat,” kata Suharman.
Semula, wilayah Kabupaten Cirebon merupakan wilayah kerja Sentra Phalamartha Sukabumi (UPT Kemensos). Namun untuk 2024 ini Kabupaten Cirebon dialihkan menjadi wilayah kerja Polteksos Bandung.
Menurut Suharman, pihaknya bakal lebih intens berkolaborasi dengan Dinsos Kabupaten Cirebon. Karena, permasalahan sosial yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon harus segera tertangani, sehingga mampu mengembangkan kemandirian masyarakat.
“Kami sekarang sudah mengasesmen 168 calon penerimaan manfaat. 92 sudah diassesmen oleh Sentra Phalamartha,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
