SUARA CIREBON – Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia menyebut, keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang menunjuk dirinya menjadi ketua DPRD Kabupaten Cirebon masa bakti 2024-2029, tidak sampai menimbulkan gejolak di internal PDIP. Pasalnya, telah menjadi keharusan bagi seluruh kader untuk patuh pada keputusan partai.
“Selama itu sudah menjadi keputusan partai, maka kader wajib patuh pada putusanan tersebut. Jadi saya rasa tidak ada konflik di internal,” ujar Sophi, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dengan agenda penetapan pimpinan fraksi, Senin, 30 September 2024.
Sophi memastikan, SK penetapan sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan DPP PDIP pun sudah diterima dan diserahkan ke sekretariat dewan untuk diproses. Artinya, sebentar lagi dirinya akan ditetapkan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029.
“SK sudah saya pegang dan dalam waktu dekat akan dilantik. Mungkin tanggal 16 bulan ini saya akan dilantik sebagai ketua dewan definitif,” kata perempuan yang menjabat sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon tersebut.
Saat disinggung terkait instruksi DPP PDIP Nomor 6647/IN/DPP/IX/2024 yang melarang anggota dewan terpilih menggadaikan SK ke bank, Sophi memilih tak banyak berkomentar.
Begitu pun terkait riak-riak yang muncul dari sejumlah kader PDIP yang tidak puas dengan keputusan DPP terkait penunjukan dirinya sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon 2024-2029. Sophi mengaku lebih memilih fokus menghadapi Pilkada 2024 yang saat ini tengah memasuki tahapan kampanye.
“Saat ini, semua anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDIP sedang fokus kepada Pilkada, karena kami menargetkan kemenangan untuk pasangan Imron-Agus Kurniawan Budiman (Beriman),” kata Sophi.
Untuk diketahui, sejumlah kader PDIP Kabupaten Cirebon meloantarkan ketidakpusan terhadap keputusan DPP PDIP yang menunjuk Sophi Zulfia sebagai ketua definitif DPRD Kabupaten Cirebon masa tugas 2024-2029.
