SUARA CIREBON – Jelang akhir tahun 2024, penyerapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih rendah.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengakui, rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Cirebon.
Salah satu SKPD yang saat ini penyerapan anggarannya terbilang rendah seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP).
Menurut Wahyu, rendahnya serapan anggaran di DKPP tersebut, sudah dibahas secara serius saat rapat pimpinan (rapim), beberapa hari lalu.
“Terkait masih rendahnya penyerapan anggaran kami akan terus memantau perkembangan, baik di DPKPP maupun di BKAD,” ujar Wahyu, usai menghadiri rapat paripurna DPRD, Rabu, 18 Desember 2024.
Wahyu menegaskan, akan terus memantau perkembangan penyerapan di masing-masing OPD dan SKPD. Pihaknya optimis penyerapan anggaran dapat maksimal hingga akhir tahun mendatang. Penyerapan anggaran yang masih belum maksimal itu, beberapa di antaranya karena hal teknis.
“Kendala teknis itu berpengaruh kepada penyerapan anggaran pada dinas itu sendiri. Misalnya, di DKPP proses pencairan untuk proyek kawasan kumuh sampai sekarang masih terkendala. Begitupun beberapa proses pencairan proyek jalan dan jembatan di DPUTR yang masih terkendala,” katanya.
Termasuk, menurut Wahyu, proses pencairan proyek Pasar Palimanan yang sampai saat ini masih belum selesai. Padahal, proyek revitalisasi Pasar Palimanan masuk dalam proyek strategis dengan nilai anggaran mencapai Rp15 miliar.
