SUARA CIREBON – Gerekan rakyat Indonesia menolak pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen makin meluas.
Kini muncul kesadaran dari mahasiswa untuk menolak PPN 12 persen. Dimulai dari para mahasiswa di seluruh Kalimantan Tengah (Kalteng).
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Koordinator Wilayah (Korwil) Kalteng berencana turun ke jalan menolak pemberlakuan PPN 12 persen.
Mahasiswa, melalui BEM SI Korwil Kalteng akan berdemonstrasi menentang kebijakan PPN 12 persen yang rencananya bakal diberlakukan sejak tahun baru 1 Januari 2025.
BEM SI Kalteng mendesak Presiden RI Prabowo Subianto meninjau ulang, dan membatalkan rencana pemberlakuan PPN 12 persen.
“Kaji ulang dan batalkan PPN 12 persen. Ini akan sangat serius dampaknya bagi masyarakat,” tutur Korwil BEM SI Kalteng, David Benedictus Situmorang.
Berita Terkait
David mengungkapkan, tak hanya BEM SI se Kalteng, antar badan mahasiswa itu juga sudah saling kontak dengan BWM SI di berbagai wilayah provinsi termasuk di Pulau Jawa.
“Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan, kami akan turun ke jalan secara serentak. Tidak hanya di Kalteng, tetapi juga di seluruh Indonesia,” tutur David.
BEM SI telah menilai banyak efek negatif bila PPN 12 persen dipaksakan berlaku. Akan menimbulkan turbulensi ekonomi yang parah.
“Sekarang saja daya beli masyarakat sudah sangat merosot. Ini akan menjadi bencana ekonomi bila PPN 12 persen diberlakukan,” tutur David.
BEM SI Kalteng melihat, kebijakan menaikan dari 11 menjadi PPN 12 persen sangat tidak relevandengan kondisi perekonomian yang sedang dihadapi masyarakat.
“Daya beli masyarakat sedangs sangat lemah, tingkat pengangguran akan makin tinggi. Ini menjadi bencana ekonomi yang serius,” tutur David.
Mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) ini engingatkan pemerintah bahwa masyarakat sedang sangat kesulitan.
Pengangguran makin bertambah, mencari pendapatan juga susah. Di sisi lain, harus terbebani kenaikan PPN 12 persen yang juga akan merangsang inflasi pada berbagai barang kebutuhan, termasuk sembako.
David juga meminta Presiden Prabowo tidak egois. Memaksakan kebijakan makan bergizi gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami berharap Pak Prabowo menjadi presiden yang kompeten. Selaras apa yang diucapkan dengan tindakan yang selalu menyebut kata rakyat dalam tiap pidatonya,” tutur David.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
