SUARA CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah menyiapkan anggaran operasional untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih, salah satunya penyediaan mobil dinas baru.
Namun, Wakil Wali Kota (Wawalkot) Cirebon terpilih, Siti Farida menyatakan, tidak akan mengambil jatah mobil dinas baru yang diberikan Pemerintah Kota Cirebon.
Menurut Farida, hal itu sejalan dengan arahan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi saat bertemu kepala daerah terpilih, beberapa hari lalu.
“Jadi saya minta, untuk saya tidak usah pengadaan yang baru, yang sudah ada saja,” jelas Siti Farida kepada wartawan, Kamis, 30 Januari 2025.
Farida mengaku ingin fokus mengabdi dan merealisasikan janji-janji kampanyenya kepada masyarakat Kota Cirebon.
“Fokus kerja dulu untuk masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya.
Terkait sikap Wakil Wali Kota Cirebon terpilih yang menolak jatah mobil dinas baru, Asisten Administrasi Umum Pemkot Cirebon, Arief Kurniawan mengatakan, pengadaan mobil dinas baru dilakukan mengingat, mobil dinas untuk kepala daerah telah didum pejabat sebelumnya.
“Saat ini Pemkot sudah tidak punya mobil dinas untuk kepala daerah karena telah diddum pejabat sebelumnya. Yang tersisa hanya mobil operasional,” kata Arif.
Pihaknya sudah menganggarkan dua mobil dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota Cirebon. “Sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2025. Dua mobil sedan kelas menengah atas,” ungkap Arif.
Sementara untuk mobil operasional Walikota dan Wakil Walikota Cirebon jenis Sport Utility Vehicle (SUV) belum dianggarkan. Rencananya dianggarkan pada APBD Perubahan 2025.
“Anggaran untuk penyediaan mobil dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih telah kami siapkan. Dari keduanya, hanya Ibu Wakil (Siti Farida) yang menyatakan tidak perlu mobil dinas baru, tapi kami akan kembali komunikasi dengan beliau,” kata Arif.
Terkait pengunaan mobil dinas, lanjut Arif, hal tersebut merupakan hak pribadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon mau digunakan atau tidak. Bahkan apabila Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih memilih menggunakan mobil pribadi, hal tersebut tidak menjadi masalah.
“Mobil dinas adalah hak yang bisa diambil atau tidak. Namun, kami tetap menyediakan kendaraan operasional sebagai fasilitas penunjang,” ujarnya.
Arif menegaskan, pihaknya hanya bersifat menyiapkan anggaran, sementara keputusan akhir terkait pengadaan mobil dinas akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih.
Selain penyediaan mobil dinas, untuk menyambut Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Cirebon terpilih, Pemkot Cirebon telah merenovasi ruangan kerja untuk keduanya calon pejabat tersebut.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
