SUARA CIREBON – Bupati Cirebon, H Imron, MAg mulai mengumpulkan para kepala perangkat daerah guna merealisasikan instruksi Presiden RI terkait pelaksanaan program ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga program koperasi merah putih.
Instruksi tersebut, kata Imron, disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara retreat di Akmil Magelang baru-baru ini. Menurut Imron, sejumlah program tersebut harus benar-benar terwujud di Kabupaten Cirebon untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045.
“Instruksi itu kan baru disampaikan Presiden (saat retreat, red), makanya baru saya kumpulkan para kepala dinas ini sekarang,” ujar Imron, Selasa, 11 Maret 2025.
Dalam pertemuan dengan para kepala perangkat daerah tersebut, dirinya mendapat pemaparan langsung terkait beragam potensi yang ada di masing-masing wilayah di Kabupaten Cirebon dalam mendukung program ketahanan pangan.
Imron menyampaikan, program ketahanan pangan yang digagas Presiden RI sendiri lebih fleksibel karena cakupannya lebih luas. Ketahanan pangan yang dimaksud bukan hanya dari tanaman padi saja, melainkan dari berbagai komoditas pertanian lainnya.
“Jadi, tergantung potensi yang ada di masing-masing daerah kita. Sekarang masih kita kaji potensi yang ada di tiap-tiap kecamatannya,” kata Imron.
Untuk ketahanan pangan dari pertanian padi, kata Imron, sejumlah daerah di wilayah barat Kabupaten Cirebon masih menjadi daerah unggulan yang bakal menopang program tersebut. Hasil produksi padi wilayah Kecamatan Gegesik, Susukan, Arjawinangun hingga Kecamatan Kaliwedi, diakui Imron, masih tak tergantikan sebagai daerah yang produktif penghasil padi di Kabupaten Cirebon.
Selain itu, lanjut Imron, Presiden RI juga menginstruksikan para kepala daerah agar mendukung program koperasi merah putih. Koperasi tersebut rencananya akan dibentuk di tiap-tiap desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon.
“Sekarang desa-desa itu harus kuat, harus berdaya karena menjadi ujung tombak pembangunan. Makanya nanti setiap desa harus ada koperasi, ya koperasi merah putih,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Cirebon juga akan segera membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan guna mendukung program Presiden tersebut. Dengan adanya BUMD Pangan, nantinya para petani tidak lagi mengalami kerugian meskipun di musim paceklik sekalipun. “Biasanya kan kalau panen (hasilnya, red) diborong (tengkulak, red) tapi pas paceklik mereka (petani, red) menjerit,” paparnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai, mengatakan, rencana pembentukan BUMD Pangan ini berawal dari keprihatian Pemkab Cirebon kepada nasib para petani di wilayah setempat.
Ketika panen, para petani di Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Terlebih ketika paceklik, para petani adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak dan merugi.
Dengan hadirnya BUMD Pangan nanti, para petani tidak lagi dihadapkan pada kerugian di setiap musimnya termasuk di musim paceklik. Pasalnya, keberadaan BUMD Pangan sendiri ibarat Bulog milik pemerintah di tingkat nasional.
Menurut Hilmy, BUMD Pangan memiliki kewajiban untuk membeli hasil produksi para petani dengan harga yang pantas, baik petani padi maupun petani hortikultura.
“Jadi, petani itu tidak hanya di pertanian padi saja tetapi hortikultura yang lainnya juga kita bantu. Termasuk bapokting-bapokting (bahan pokok dan penting) yang memang menjadi prioritas bagi kita semua,” ujar Hilmy, Kamis, 6 Maret 2025.
Ia memastikan, BUMD Pangan ini tidak hanya sekadar mencari keuntungan dalam bentuk finansial saja, melainkan ada keuntungan lain yang bersifat sosial. “Jadi misalnya BUMD ini diukur kok enggak untung, tetapi (bisa memberi, red) kemudahan dan keuntungan bagi para petani,” kata Hilmy.
Ia menjelaskan, Pemkab Cirebon bakal mengucurkan anggaran awal untuk pembentukan BUMD Pangan melalui penyertaan modal dan penyertaan aset. Untuk penyertaan modal BUMD Pangan, pihaknya bakal mengomunikasikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk alokasi anggaran yang pantas dalam penyertaan modal tersebut.
Sementara untuk penyertaan asetnya, Pemkab Cirebon bakal menjadikan rumah kemasan (rukem) di Kelurahan Sendang sebagai kantor BUMD Pangan.
“Penyertaan aset sudah diitung, bangunan rukem itu akan dijadikan sebagai kantor BUMD Pangan,” paparnya.
Jika nanti kemampuan finansial Pemkab Cirebon dalam pengelolaan atau operasional BUMD Pangan dinilai masih kurang mumpuni, Hilmy mengungkapkan, BUMD Pangan Kabupaten Cirebon bakal ditopang oleh Bulog Cirebon. “Karena kita juga berkomunikasi dengan teman-teman Bulog,” tegasnya.
Ia berharap, rencana pembentukan BUMD Pangan ini dapat segera didukung dengan regulasi baik berupa Perda ataupun Perbup. Untuk kepastian dukungan regulasi tersebut, tentu harus dikomunikasikan dengan DPRD setempat.
“Kita sudah bekerja sama dengan akademisi serta beberapa konsultan. Hasilnya, Kabupaten Cirebon dinyatakan layak untuk memiliki BUMD Pangan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, penyediaan pangan murah merupakan satu dari 12 poin prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2025-2030. Penyediaan pangan murah yang akan dilakukan Pemkab Cirebon ke depan, salah satunya ialah dengan membentuk Badan Usaha Daerah (BUMD) Pangan.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
