SUARA CIREBON – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menggelar rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi tata ruang Provinsi Jabar, di Balai Kota Depok, Selasa, 11 Maret 2025 sore.
Turut hadir dalam rakor evaluasi tata ruang Provinsi Jabar tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid dan para kepala daerah se-Jabar, termasuk Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk membahas tata ruang dan pengembangan wilayah di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan, agenda evaluasi tersebut bertujuan untuk memberikan dorongan dan arahan kepada seluruh pemerintah daerah agar segera mempercepat proses penyusunan dan penataan tata ruang.
“Hari ini kita sudah rapat dengan Menteri ATR/BPN untuk memberikan evaluasi yang luar biasa bagi Provinsi Jawa Barat agar segera membenahi tata ruangannya,” ujar Dedi Mulyadi.
Salah satu hasil penting dari rapat tersebut adalah, mendorong percepatan proses rancangan detail tata ruang (RDTR) bagi kabupaten dan kota di Jawa Barat. Gubernur menekankan, daerah yang proses RDTR-nya terhambat dan harus segera diselesaikan, agar pengembangan wilayah di Jabar dapat berjalan lebih optimal.
“RDTR harus segera diproses. Kita tidak ingin ada daerah yang tertinggal dalam hal penyusunan tata ruang yang memadai,” katanya.
Ia juga mengingatkan, penyusunan tata ruang yang jelas dan terencana dengan baik akan berdampak positif pada pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sinkronisasi RDTR antardaerah.
Menurut Dedi, hal ini sangat penting agar seluruh daerah di Jawa Barat memiliki keseragaman dalam pengelolaan tata ruang dan dapat saling mendukung dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
“Pada kesempatan ini kami menyinkronisasikan dua hal. Pertama, terbangunnya iklim investasi yang sehat, dan kedua, terbangunnya postur lingkungan yang sehat,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsep ‘sehat’ dalam tata ruang berarti bebas dari masalah kesehatan dan bencana, yang tentunya akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir dalam rapat ini turut menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya tersebut.
“Kami di Kota Cirebon berkomitmen untuk terus memperbaiki tata ruang agar bisa lebih mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga berharap, dengan adanya evaluasi ini, bisa lebih cepat dalam menyelesaikan RDTR dan memaksimalkan potensi yang ada,” kata Edo.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
