SUARA CIREBON – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon untuk lebih serius menangani permasalahan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pasalnya, kata dia, sesuai Instruksi Presiden (Inpres), pengangkatan CPNS harus rampung paling lambat Juni 2025, sedangkan untuk PPPK ditargetkan selesai Oktober 2025.
Pemerintah pusat sendiri secara resmi menerbitkan Inpres yang mempercepat pelantikan CASN dan PPPK tahap satu dan dua. Ini menjadi kabar baik bagi CASN dan PPPK termasuk di Kabupaten Cirebon.
“Untuk itu kami mendorong pemerintah daerah agar serius mengawal proses ini agar berjalan lancar dan tepat waktu. Kami juga menekankan pemerintah daerah dalam memberikan prioritas kepada tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang telah mengabdi selama puluhan tahun di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Afirmasi, menurut Sophi, harus diprioritaskan bagi mereka yang sudah lama berjuang tanpa kejelasan status.
Menanggapi hal itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengaku, pihaknya telah aktif mengajukan usulan pengangkatan PPPK, tidak hanya untuk tenaga kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pegawai honorer lainnya.
“Kami sudah ajukan formasi PPPK untuk berbagai sektor, termasuk staf tata usaha, penjaga sekolah, hingga penjaga kantor. Mereka juga layak mendapatkan pengakuan dan kepastian status kepegawaian,” jelasnya.
Ia berharap perjuangan para tenaga honorer yang telah bekerja selama 10 hingga 20 tahun bisa mendapatkan kepastian status kepegawaian.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memperjuangkan hak-hak pegawai yang telah lama mengabdi. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
