SUARA CIREBON – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik menyoroti maraknya fenomena pindah domisili warga luar daerah menjadi penduduk Kota Cirebon.
Menurut Fitrah, perpindahan administratif kependudukan itu dipicu keinginan dapat berobat dan layanan rawat inap di rumah sakti secara gratis.
Hal itu, lanjut Fitrah, karena pengurusan aktivasi BPJS PBI (penerima bantuan iuran, red) di Kota Cirebon sangat mudah dan cepat.
“Banyak sekali warga luar yang mengajukan pindah domisili untuk menjadi warga Kota Cirebon. Fenomena ini dilakukan dengan alasan pengurusan aktivasi BPJS PBI di Kota Cirebon sangat mudah dan cepat, ketimbang pengurusan di tempat daerah yang didiaminya, sehingga biaya perobatan di RS bisa diklaim oleh BPJS, dengan hanya bermodalkan pindah secara administratif,” kata Fitrah, di Gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat, 21 Maret 2025 kemarin.
Politisi Partai Gerindra itu menduga ada oknum yang melayani jasa pengurusan perpindahan alamat dan mengurus aktivasi BPJS PBI di Kota Cirebon.
“Saya menyangkan terjadinya fenomena ini yang berimbas pada proses aktifasi BPJS PBI di Kota Cirebon dihentikan sementara, karena dikhawatirkan menjadi temuan dan akan membebani APBD Kota Cirebon,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon ini menyebut, penghentian sementara proses aktivasi BPJS yang jelas merugikan warga Kota Cirebon untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari Pemerintah Daerah.
Fitrah mendapatkan informasi bahwa pihak Disdukcapil tidak dapat menghalangi warga negara untuk berpindah alamat, jika syarat-sayarat administrasinya sudah dipenuhi secara keseluruhan.
“Seharusnya dapat dihentikan oleh pihak Disdukcapil atau Dinas Kesehatan, lantaran proses perpindahan alamat secara administratif diduga akal-akalan dalam rangka hanya untuk mendapatkan fasilitas pelayanan rumah sakit secara gratis, sementara secara fisik orang tidak pindah menjadi warga Kota Cirebon, diduga ini merupakan tindakan fraud (kecurangan),” katanya.
Fenomena tersebut, dikemukakan Fitrah kepada Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati dan Sekda Agus Mulyadi, di sela rapat realokasi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Pihaknya meminta agar fenomena pindah domisili tersebut ditindaklanjuti, agar pelayanan publik bidang kesehatan dapat terus berjalan dan tidak merugikan warga Kota Cirebon.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
