SUARA CIREBON – Kondisi jalan yang rusak parah di wilayah timur Kabupaten Cirebon, tidak kunjung dilakukan perbaikan. Sejumlah warga berencana melakukan aksi tutup mulut sebagai bentuk protes atas kondisi tersebut.
Aksi yang dinamai Cirebon Timur Menggugat Pemerintah Kabupaten Cirebon ini rencananya akan dilaksanakan, pada Sabtu 12 April mendatang.
Hal itu mengemuka, dalam rapat koordinasi yang digelar di rumah salah satu koordinator aksi, H Tukijan di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Minggu, 6 April 2025.
Koordinator aksi dari Komite Perjuangan Cirebon Timur (KPCT), H Dade Mustofa mengungkapkan, kesabaran masyarakat Wilayah Cirebon Timur (WTC) yang sudah lama ditahan terkait kondisi jalan rusak, akhirnya mencapai puncaknya.
Hal ini berawal adanya angin segar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk melakukan perbaikan, namun perbaikan yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi.
“Penantian panjang dan melelahkan yang katanya akan diperbaiki pada tahun anggaran 2025, justru kabarnya dialihkan dengan alasan efesiensi. Kami tentu sudah bisa sabar lagi,” kata Dade.
Menurut Dade, upaya penanganan darurat yang dilakukan belum lama ini, tidak mengatasi masalah. Malah, menurutnya, menimbulkan masalah baru, karena kondisi kerusakan jalan justru semakin parah.
Hal itu, menurut Dade, membuat masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon tergerak menggugat tanggung jawab Pemkab Cirebon untuk melakukan penanganan segera.
“Ini sebagai gerakan kepedulian sosial yang memang masyarakat sudah sangat gerah dengan kondisi jalan di wilayah timur Kabupaten Cirebon, yang sebagian besar mengalami kerusakan berat, terutama akses utama,” ungkapnya.
Dade menyebut, jalan utama Gebang-Pabuaran, jalan Kalipasung-Karangwangun serta Gembongan-Cibogo yang merupakan akses utama perekonomian masyarakat Cirebon Timur sudah lama rusak parah.
Namun, lanjut Dade, saat sudah dianggarkan tahun 2025 untuk diperbaiki, tiba-tiba terkena efesiensi sehingga perbaikan urung dilakukan.
Sementara jalan lingkar menuju Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang menelan anggaran hingga Rp9,5 miliar tidak terkena efesiensi. Padahal, menurut Dade, bukan skala prioritas dan sedikit manfaat bagi masyarakat.
Pihaknya mendesak Pemkab Cirebon mengkaji ulang agar perbaikan jalan lebih terfokus jalan yang menunjang kepentingan masyarakat secara luas.
“Kalau kita melihat jalan Gebang-Pabuaran itu sangat urgen, dari pada jalan Lingkar PPI, apalagi PPI kewenangan Pemprov Jabar, kalau memang bisa dialihkan lebih baik mengutamakan jalan yang lebih urgen,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
