SUARA CIREBON – Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menjadi sorotan anggota DPRD setempat.
Pasalnya, di tengah tuntutan masyarakat untuk dilakukan perbaikan infrastruktur jalan yang kondisinya rusak dan tekanan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Cirebon justru menganggarkan pembangunan gedung baru.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim menilai, rencana Pemkab membangun gedung baru di tengah kondisi anggaran yang terkena efisiensi dan tuntutan masyarakat yang ingin infrastruktur jalan rusak segera diperbaiki, sebagai kebijakan yang aneh.
Tidak tanggung-tanggung, lanjut Lukman, dua gedung baru dianggarkan akan dibangun Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 ini, yakni, rencana pembangunan gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp7 miliar dan pembangunan gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) sebesar Rp4 miliar.
Bahkan, di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah muncul anggaran Rp725 juta untuk lanjutan rehab gedung aula Dinas Ketenagakerjaan.
“Angka itu muncul di RKPD 2025 dan bisa di lihat di Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Kabupaten Cirebon untuk pekerjaan di tahun ini,” ujar Lukman Hakim, akhir pekan kemarin.
Menurut Lukman, di tengah gencarnya efesiensi anggaran, eksekutif harus lebih cerdas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Hari ini yang menjadi sorotan tajam adalah infrastruktur jalan. Harusnya anggaran rehab atau membangun gedung baru itu alihkan ke infrastruktur jalan,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan, urgensi membangun atau merevitalisasi gedung baru. Tewrlebih, dua tahun lalu, Disnaker mendapat anggaran sebesar Rp800 juta untuk Balai Pelatihan Kerja (BLK).
“Efektif tidak? Nyatanya, tidak berjalan dengan baik. Maka, Bappelitbangda dan bupati harus mengevaluasi SKPD tersebut. Alihkan untuk penanganan jalan rusak, karena program ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” paparnya.
“Sekarang lelang lanjutan rehab gedung Disnaker sudah selesai. Padahal kenapa tidak distop saja dan dialihkan untuk memperbaiki kondisi ruas-ruas jalan yang rusak,” ungkapnya.
Ia berharap, rencana rehab Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kabupaten Cirebon tidak jadi digelar. Dan dialihkan untuk menambah anggaran infrastruktur jalan. Ini lebih bermanfaat mengingat minimnya anggaran untuk infrastruktur.
“Prioritaskan terlebih dahulu untuk penanganan jalan. Kita ini sudah darurat jalan rusak. Sementara anggaran yang dimiliki DPUTR, tidak bisa mengover semua perbaikan jalan rusak,” paparnya.
Untuk itu, dirinya meminta semua anggaran yang ada kembali dibuat skala prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya untuk perbaikan jalan, termasuk di wilayah Cirebon Timur yang sudah mengkhawatirkan.
“Kalau diperuntukan untuk proyek yang urgensinya tidak terlalu penting, maka akan ada kepentingan masyarakat yang terganggu. Jadi alangkah eloknya, anggaran yang tidak penting di setiap SKPD alihkan saja buat proyek jalan,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
