SUARA CIREBON – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Gedung Negara Cirebon, Rabu, 7 Mei 2025.
Musrenbang tersebut, mengangkat tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar” dan menekankan pentingnya pembangunan yang merata antara wilayah desa (lembur) dan kota, sejalan dengan visi “Lembur Diurus, Kota Ditata”.
Sebagai tuan rumah, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta, sembari menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam merancang masa depan Jawa Barat.
“Forum ini bukan sekadar menyusun prioritas pembangunan. Ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, menyelaraskan visi, dan memperkuat sinergi antara daerah,” kata Wali Kota Effendi Edo.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyoroti empat isu strategis yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pertama, terkait pengelolaan wilayah pesisir. Cirebon sebagai kota pesisir menghadapi tantangan kompleks, dari abrasi pantai hingga persoalan pengendalian ruang dan ekosistem laut.
Wali Kota Edo menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam menata kawasan pesisir secara berkelanjutan, tidak hanya untuk mendukung potensi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekologis.
Kedua, perlintasan sebidang kereta api. Dengan 11 titik perlintasan dan lebih dari 170 perjalanan kereta setiap hari, Cirebon menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan rel yang tinggi. Hal ini memicu kemacetan serta risiko kecelakaan yang tinggi.
