SUARA CIREBON – Ketidakhadiran Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman (Jigus) dan Sekretaris Daerah (Sekda), Hilmi Rivai saat prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat administrator, pengawas dan fungsional yang dilakukan Bupati Cirebon, H Imron di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa, 20 Mei 2025, memunculkan sejumlah pertanyaan publik.
Absennya, wakil bupati dan sekda pada momen pelantikan pejabat tersebut, memicu pertanyaan dan spekulasi mengenai hubungan dan pola komunikasi yang tengah terjadi. Pasalnya, kehadiran pejabat dalam momen-momen penting pemerintahan kerap kali dinilai sebagai indikator stabilitas dan kerja sama antarpucuk pimpinan.
Seperti yang disampaikan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon, H Dade Mustofa Efendi, yang mengaku kecewa atas apa yang ia sebut sebagai lemahnya semangat kolektif dalam pengambilan keputusan strategis.
“Rotasi dan mutasi pejabat bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari rekonstruksi birokrasi yang harus dibangun atas dasar kebersamaan dan komunikasi terbuka antarpemimpin. Kalau sampai tidak diundang (dalam pelantikan, red), ini mencederai etika pemerintahan dan semangat kolegialitas dalam kepemimpinan daerah,” kata Dade, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh sejumlah awak media, Rabu, 21 Mei 2025.
Ketidakhadiran wakil bupati (wabup) yang akrab disapa Jigus itu, lanjut Dade, memunculkan dugaan, yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam proses mutasi, rotasi dan promosi puluhan pejabat administrator, pengawas dan fungsional tersebut.
“Kami bukan hanya kecewa, tapi juga khawatir, pola komunikasi seperti ini bisa merusak harmoni pemerintahan yang baru berjalan,” ujarnya
Menurut Dede, permasalahan ini bukan sekadar soal politis, tapi soal tata kelola pememrintahan yang baik. Sebagai bagian dari koalisi partai pengusung, NasDem merasa keputusan itu berpotensi mengingkari semangat kebersamaan yang telah dibangun bersama PDIP dan Hanura pada Pilkada 2024 lalu.
“Kegagalan komunikasi internal yang pernah terjadi di periode pertama Bupati Imron tidak terulang kembali. Pemerintahan ini masih seumur jagung,” katanya
Dede pun mewantiwanti agar pengalaman lama saat relasi antara bupati dan wakil bupati berjalan di jalur berbeda, jangan sampai terulang. Dade menekankan, konsolidasi politik dinilai penting bukan hanya untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk menjamin pelayanan publik yang efektif.
“Rakyat akan jadi korban jika pimpinan daerah tidak satu Langkah. NasDem menyerukan agar ke depan, seluruh kebijakan strategis dijalankan secara transparan, partisipatif, dan inklusif,” tutupnya.
Dihubungi secara terpisah, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Arif Nurudin, memberikan pandangannya yang berbeda. Ia menolak menyebutkan adanya keretakan di antara pucuk pimpinan Kabupaten Cirebon dan menyatakan semua pihak masih terlihat kompak.
“Sampai saat ini, saya tidak melihat adanya keretakan. Ini mungkin hanya isu yang berkembang di masyarakat,” jelas Arif.
Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah adalah hal yang lumrah dalam mendukung program Bupati. Ia menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan pembentukan tim yang solid.
“Keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan adalah kunci, namun kewenangan tetap berada di tangan Bupati,” jelasnya lebih lanjut.
Arif mendorong agar proses pengambilan keputusan strategis tetap mengacu pada aturan yang ada untuk meminimalisir isu-isu yang tidak perlu.
“Selanjutnya, saya masih melihat semua pihak bekerja dalam soliditas, meski terkadang ada dinamika yang harus dihadapi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon, H Imron melantik 65 pejabat administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa, 20 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Imron mengatakan, pelantikan puluhan pejabat tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Pengambilan sumpah dan pelantikan para pejabat ini dilakukan, untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.
Imron menyampaikan, para pejabat yang dilantik ini telah diusulkan ke Kemendagri saat pimpinan kepala daerah Kabupaten Cirebon masih dijabat oleh Penjabat (Pj) Bupati Wahyu Mijaya.
“Total ada 65 pejabat yang dilantik. Ini merupakan usulan dari Pj Bupati Cirebon,” ujar Imron.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
