SUARA CIREBON – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Cirebon mendapat mandat untuk mengelola 20 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). 20 dapur MBG ini ditargetkan rampung pada Juni 2025.
Hal itu dikemukakan, Sekretaris Pokja MBG Jawa Barat, Teguh, saat rapat sosialisasi tim Pokja MBG Kadin Jabar bersama Kadin Kabupaten Cirebon, Rabu, 21 Mei 2025.
Menurut Teguh, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan kuota MBG tertinggi secara nasional. Hingga saat ini, sudah ada 246 dapur MBG yang aktif beroperasi di berbagai daerah di Jabar.
Berita Terkait
Menurutnya, program MBG yang digagas oleh Prabowo Subianto ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui beragam jalur, mulai dari TNI, partai politik, relawan, hingga Kadin.
“Pada 7 Mei lalu, kami menghadap Deputi Bidang Kerja Sama dan Kemitraan BGN. Kami ditantang untuk membentuk minimal 20 dapur MBG di setiap kabupaten yang difasilitasi oleh Kadin,” papar Teguh.
Ia menambahkan, satu dapur MBG rata-rata menyerap 50 tenaga kerja.
“Artinya, program ini tidak hanya soal makanan bergizi, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ujarnya.
Untuk satu porsi makanan bergizi, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp15.000. Rinciannya, Rp10.000 untuk makanan utama, Rp3.000 untuk transportasi dan gaji pegawai, serta Rp2.000 untuk sewa dapur.
Sementara itu Person in Charge (PIC) Program MBG Kadin Kabupaten Cirebon, Surnita Sandi Winata menjelaskan, satu dapur MBG akan melayani 3.500 porsi untuk seluruh satuan tingkat pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA.
“Nantinya, setiap dapur akan melayani sekolah-sekolah yang berada dalam radius maksimal 2,5 km, agar distribusi makanan bisa sampai dalam waktu maksimal 30 menit,” kata Sandi.
Sandi mengungkapkan, kebutuhan total untuk mendukung program ini mencapai 128 dapur. Namun, saat ini baru lima dapur yang aktif. Dengan adanya tambahan kuota dari Kadin sebanyak 20 dapur, diharapkan realisasi MBG bisa semakin merata di wilayah Kabupaten Cirebon.
Lebih lanjut, Sandi menyampaikan, keberadaan dapur MBG juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Cirebon.
“Ini adalah peluang emas, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Maka, Program MBG mendorong pergerakan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Tak hanya soal ekonomi, program ini juga dinilai mampu menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah kemiskinan dan stunting di daerah.
“Kami optimis 20 dapur bisa terealisasi sesuai target, dan ini sejalan dengan program prioritas pemerintah,” ujar Sandi didampingi Ketua Kadin Kabupaten Cirebon, Dadang Juanda.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
