SUARA CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo meminta pihak sekolah tidak memaksa orang tua murid untuk membeli seragam di koperasi sekolah, meski keberadaan koperasi sejatinya dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan sekolah para siswa.
“Sifatnya tidak memaksa, soal seragam sekolah dikembalikan lagi kesepakatan antara orang tua dan sekolah,” kata Wali Kota Edo, Kamis, 24 Juli 2025.
Menurut Edo, pembelian seragam di koperasi sekolah merupakan pilihan dan bukan kewajiban.
“Catatannya koperasi menyediakan seragam berdasarkan pesanan dari murid. Jadi tidak memaksa orang tua untuk membeli seragam di koperasi,” ungkap Edo.
Namun untuk seragam olahraga yang biasanya dilengkapi dengan sablon identitas sekolah, menurut Edo, memang disiapkan langsung oleh pihak sekolah.
“Seragam tertentu memang harus beli di koperasi. Karena mencerminkan indentitas sekolah,” katanya.
Pembelian seragam menurut Edo, bisa diakomodir secara kolektif oleh sekolah agar lebih efisien, terutama untuk seragam olahraga yang bersablon.
Namun, orang tua tetap diberikan kebebasan memilih.Terlebih, keuntungan dari penjualan seragam di koperasi akan digunakan untuk fasilitas sekolah.
Ia juga menegaskan, Pemkot Cirebon akan menindak tegas jika ditemukan adanya pemaksaan atau pungutan tidak wajar dalam pengadaan seragam.
“Kalau ada yang memaksa, kami akan tindak. Ini harus jadi perhatian semua pihak,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kota Cirebon, Subagja mengaku kerap mendapat laporan dari para orang tua murid yang anaknya bersekolah di salah satu SMP Negeri Kota Cirebon, terkait adanya sejumlah biaya yang cukup memberatkan.
“Jumlahnya ada yang Rp2.255.000, ada yang bahkan sampai Rp3 juta untuk biaya seragam. Jadi ini sifatnya wajib,” kata Subagja, saat ditemui wartawan di kantor DPRD Kota Cirebon, Senin, 21 Juli 2025.
Para siswa nantinya akan mendapat satu stel seragam upacara, satu stel seragam kotak-kotak, satu stel seragam hari Jumat, satu stel baju olahraga, baju batik, baju adat, rompi, kartu OSIS hingga kartu perpustakaan.
“Pembeliannya wajib di koperasi sekolah. Totalnya ada 7 seragam yang harus dibeli. Sedangkan KBM hanya 6 hari,” ujar Bagja –sapaan akrabnya.
Biaya tersebut, menurut Bagja, belum termasuk iuran gedung, kegiatan ekstra kurikuler dan sumbangan untuk komite sekolah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kondisi perekonomian orang tua siswa di Kota Cirebon bervariasi.
“Kondisi perekonomian orang tua siswa itu ada yang atas, ada yang sedang, bahkan ada yang kondisi ekonominya sangat bawah. Yang kondisi ekonomi bawah gimana? Memang tidak mengikat berapa pun, berapa saja seikhlasnya, ‘kan bicaranya kalau kasih seikhlas kan berat. Apalagi nominalnya sampai Rp2 juta, ada yang Rp3 juta. Nah ini sungguh sangat luar biasa,” ujarnya.
Menurut Bagja, pihak sekolah berdalih, seluruh biaya yang ditetapkan telah melalui kesepakatan dengan pihak Komite Sekolah.
“Ironisnya, saat orang tua siswa keberatan, komite sekolah seolah tidak peduli,” katanya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
