SUARA CIREBON – Layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan server, minimnya sumber daya manusia (SDM), hingga pelayanan publik yang belum merata.
Kondisi ini mendorong Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Cirebon melakukan studi tiru ke DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin-Kamis, 18-21 Agustus 2025 lalu.
Ketua Pansus II, Rudiana, mengatakan, kunjungan kerja ini memberikan banyak pelajaran penting yang bisa diadopsi dalam penyusunan Raperda Adminduk. Dua daerah tersebut dinilai berhasil menghadirkan sistem pelayanan kependudukan yang modern, efisien, dan dekat dengan masyarakat.
“Kalau di Surabaya, pelayanan Adminduk itu bahkan bisa sampai tingkat RW. Jadi masyarakat tidak perlu repot jauh-jauh untuk mengurus dokumen kependudukan. Semua bisa terlayani dengan cepat dan baik,” ujarnya.
Namun, Rudiana mengakui ada perbedaan mendasar yang membedakan Surabaya dan Sidoarjo dengan Kabupaten Cirebon, yakni soal kekuatan anggaran. Surabaya dengan PAD Rp9 triliun dan APBD Rp12 triliun, serta Sidoarjo dengan PAD Rp2,6 triliun dan APBD Rp5,4 triliun, memiliki ruang fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten Cirebon, yang PAD-nya masih di bawah Rp 1 triliun.
“Di kita SDM saja masih kurang, apalagi untuk memperluas layanan sampai ke tingkat RW seperti di Surabaya. Tetapi tetap, hal ini jadi catatan penting untuk kami dalam menyusun Perda Adminduk, agar ada target peningkatan pelayanan ke depan,” jelasnya.
Di Kabupaten Cirebon, menurut dia, pelayanan Adminduk masih menghadapi sejumlah kendala. Server kerap rusak, operator masih terbatas, dan meski sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 180 desa, pada praktiknya layanan belum berjalan maksimal.
Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) juga belum sepenuhnya optimal. Rudiana mencontohkan, di Sidoarjo ada MPP induk dan mini MPP di tingkat kecamatan yang sudah berfungsi dengan baik. Sementara di Kabupaten Cirebon, MPP di Sumber perlu dimaksimalkan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
