SUARA CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mulai menginventarisir kerusakan bangunan dan barang-barang yang rusak serta hilang akibat aksi unjuk rasa atau demo berujung pengrusakan dan penjarahan yang terjadi pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Inventarisir tersebut untuk mengetahui jumlah kerugian akibat aksi demo anarkis kemarin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menjelaskan, inventarisasi dilakukan terhadap semua aset maupun fasilitas milik Pemkab Cirebon yang rusak dan hilang akibat dirusak dan dijarah massa.
Selain gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, aset serta fasilitas yang rusak atau hilang dan masih diinventarisir ini adalah milik beberapa dinas, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari pihak DPRD serta sejumlah dinas tersebut terkait estimasi kerugian yang ditimbulkan.
“Sekarang sedang diinventarisasi berapa barang yang hilang, berapa barang yang rusak serta gedung mana yang rusak. Nanti inspektorat yang akan menghitungnya,” jelas Hendra Nirmala, Senin, 1 September 2025.
Menurut Hendra, saat ini Pemkab Cirebon belum bisa memastikan pos anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan dan pengadaan sejumlah fasilitas yang rusak dan hilang, termasuk dari BTT.
Namun, Hendra tidak yakin BTT dapat memenuhi pembiayaan perbaikan dan pengadaannya. Ia meminta sejumlah SKPD serta pihak dewan untuk melihat kembali sisa anggaran yang bisa dimungkinkan untuk digeser.
