SUARA CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi keamanan dan ketertiban menyikapi aksi kerusuhan, Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu, dengan melibatkan unsur masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Gedung Setda Kota Cirebon itu juga menghasilkan Deklarasi Kota Cirebon Damai yang diikuti jajaran TNI-Polri, DPRD, instansi pemerintah, serta perwakilan ormas, LSM, dan OKP, Senin, 1 September 2025.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo itu, ditegaskan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Kita semua sepakat untuk menjaga Kota Cirebon tetap damai. Ini merupakan respons terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir. Kami menginstruksikan seluruh elemen mulai dari RT, RW, lurah, camat, hingga tokoh masyarakat dan agama untuk aktif menjaga wilayah masing-masing,” ujar Wali Kota Edo.
Wali Kota menyampaikan dukungan penuh pemerintah terhadap langkah pengamanan yang dilakukan TNI-Polri.
“Kami siap membantu dari sisi logistik. Pendataan siswa yang bolos sekolah juga harus segera dilakukan, karena bisa menjadi indikasi awal adanya potensi aksi,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar menegaskan, kondisi keamanan Kota Cirebon saat ini relatif kondusif. Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi kerawanan yang masih perlu diantisipasi.
“Situasi hingga saat ini kondusif, tetapi kita tetap mewaspadai pergerakan kelompok-kelompok anarkis. Mereka kerap memanfaatkan momen untuk membuat kericuhan. Keselamatan personel adalah prioritas, sehingga segala tindakan akan dilakukan secara tegas terukur di bawah komando Kapolres,” ujarnya.
Di kesempatan itu, Dandim 0614/Kota Cirebon Letkol Inf Saputra Hakki menekankan, pentingnya pengamanan sejumlah objek vital dan batas kota.
“Titik-titik strategis seperti Balai Kota, DPRD, perbatasan kota, rumah dinas Forkopimda, serta pusat pertokoan harus menjadi fokus pengamanan,” ucapnya.
Senada, Danrem 063/SGJ Kolonel (Inf) Hista Soleh Harahap, menilai kejadian kerusuhan sebelumnya bukanlah aksi unjuk rasa murni, melainkan tindak kriminal.
“Mereka menggunakan modus baru dengan melibatkan anak di bawah umur. Ini harus kita cermati bersama. Mari kita lawan provokasi di media sosial dengan konten positif yang kita miliki,” katanya.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio yang juga hadir, menilai kerusuhan sebelumnya merupakan murni tindakan penjarahan.
“Saya melihat langsung, itu bukan demonstrasi karena tidak ada aspirasi yang disampaikan. Barang-barang banyak yang rusak dan hilang. Saya sarankan ormas, LSM, dan OKP ikut menjaga keamanan bersama TNI-Polri,” tegasnya.
Danlanal III Cirebon Letkol Laut (P) Faisal Yanova Tanjung menambahkan, bahwa sejak awal massa memang berniat melakukan penjarahan.
“Kota Cirebon dianggap sebagai pusat perekonomian Wilayah III. Itu sebabnya mereka mengincar kota ini. Tapi TNI-Polri sudah siap menghadapi situasi apapun,” katanya.
Perwakilan ormas yang turut serta dalam deklarasi, Ahmad Fauzi, menyampaikan orasinya mewakili elemen masyarakat.
“Kami siap mendukung aparat keamanan. Kota Cirebon ini rumah kita bersama. Tidak boleh ada yang merusaknya. Mari kita jaga dengan kebersamaan,” serunya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
