SUARA CIREBON – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Temu Inklusi Nasional ke-6 di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Durajaya, Kecamatan Greged.
Acara yang dihadiri 590 peserta dari 24 provinsi se-Indonesia tersebut, dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum didampingi Bupati Cirebon, H Imron, Selasa, 2 September 2025.
Temu Inklusi Nasional ke-6 ini mengusung tema, “Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinnekaan untuk Indonesia Emas 2045”.
“Temu Inklusi ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan, baik organisasi masyarakat sipil, komunitas difabel, pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi pengalaman, membangun sinergi, serta merumuskan solusi dan rekomendasi untuk tantangan inklusi di Indonesia,” kata Woro Srihastuti Sulistyaningrum, dalam sambutannya.
Woro menekankan pentingnya aksi nyata dalam menutup kesenjangan yang masih signifikan pada para difabel. Ia menyebut, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, karena 13 persen difabel dengan kategori sedang dan berat belum menuntaskan pendidikan dasar. Selain itu, tingkat partisipasi kerja difabel baru mencapai 23,9 persen, dengan tingkat pengangguran hingga 77 persen.
“Ini merupakan tantangan struktural yang harus dijawab melalui sinergi, peningkatan kesadaran publik, penguatan sumber daya manusia, dan akses teknologi,” ujar Woro
Menurutnya, investasi pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan bukan hanya bentuk keadilan sosial, tetapi juga peluang pembangunan yang menguntungkan. “Sinergi menjadi kunci untuk membuktikan apa yang tertulis dalam teks menjadi kenyataan,” tukasnya.
Menurutnya, investasi pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan bukan hanya bentuk keadilan sosial, tetapi juga peluang pembangunan yang menguntungkan.
